Pantau - Direktur Geopolitik GREAT Institute Teguh Santosa menilai keputusan Indonesia bergabung dalam Board of Peace (BoP) untuk memperjuangkan kemerdekaan Palestina selaras dengan prinsip Dasasila Bandung.
Berita ini dipublikasikan pada Sabtu, 28 Februari 2026 pukul 12:11 WIB dengan waktu baca sekitar tiga menit.
Teguh menjelaskan BoP merupakan instrumen yang dilahirkan oleh Resolusi Dewan Keamanan PBB 2803.
Dalam resolusi tersebut disebutkan bahwa reformasi Otoritas Palestina dan pembangunan kembali Gaza menjadi jalan kredibel menuju penentuan nasib sendiri dan kemerdekaan Palestina.
Resolusi itu juga memuat upaya membangun dialog antara Israel dan Palestina untuk menyepakati cakrawala politik hidup berdampingan secara damai dan sejahtera.
"Poin ini sejalan dengan salah satu prinsip emas Dasasila Bandung, peaceful coexistance, atau hidup berdampingan secara damai," ungkapnya.
Ia mengungkapkan masih ada pihak di dalam negeri yang mengecam keputusan Indonesia bergabung dengan BoP bahkan mendesak Presiden Prabowo Subianto agar Indonesia keluar dari BoP.
Para pengkritik menyebut BoP bekerja di luar sistem internasional tanpa mandat PBB.
Teguh menegaskan BoP justru lahir dari Resolusi Dewan Keamanan PBB 2803 yang ditandatangani pada November 2025.
"Bila kita baca dengan teliti Resolusi 2803 itu maka menjadi jelas bagi kita bahwa BoP dijiwai oleh proposal perdamaian yang disampaikan berbagai negara untuk tidak hanya menciptakan perdamaian di Gaza tetapi juga memperjuangkan kemerdekaan dan kedaulatan Palestina," ujarnya.
Teguh juga menyampaikan pihak Palestina menyadari dan menghormati berbagai upaya Indonesia dalam mendukung kemerdekaan Palestina di berbagai forum internasional termasuk di BoP.
"Dukungan Indonesia untuk Palestina tidak perlu diragukan. Pihak Palestina pun tahu dan sangat menghormati posisi dan strategi perjuangan Indonesia," katanya.
Ia mencontohkan pertemuan Duta Besar Palestina Abdalfatah A.K. Alsattari dengan sejumlah tokoh dan pejabat Indonesia sebagai bukti kepercayaan Palestina terhadap langkah strategis Presiden Prabowo Subianto.
Ia mengimbau pihak yang masih mencurigai BoP agar membaca kembali Resolusi DK PBB 2803 dengan teliti.
"Saya mengimbau teman-teman yang masih mencurigai BoP dan posisi Indonesia di dalamnya agar membaca lagi dengan teliti Resolusi DK PBB 2803. Kritik adalah hal yang kita perlukan untuk mengingatkan. Tetapi agar tidak melebar dan mengganggu objektivitas, sebaiknya kritik disampaikan dalam kerangka yang pasti. Kita sama-sama baca lagi Resolusi itu dengan teliti," tegasnya.
- Penulis :
- Ahmad Yusuf
