Pantau - Wakil Ketua DPR RI Sari Yuliati mengapresiasi konsistensi perjuangan Asosiasi DPRD Kabupaten Seluruh Indonesia dalam memperjuangkan kebijakan Transfer Keuangan Daerah saat menerima audiensi ADKASI di Gedung Nusantara II DPR RI, Senayan, Jakarta, Senin 2 Maret 2026.
Apresiasi tersebut dimuat dalam laman resmi Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia pada rubrik Kegiatan DPR, Detail Berita, yang terbit pada 2 Maret 2026.
Sari menilai perubahan pola kebijakan TKD harus dikomunikasikan secara terbuka dan dibahas bersama agar menghasilkan solusi strategis yang berpihak pada kesejahteraan masyarakat daerah.
Ia turut menghadirkan Ketua Komisi XI DPR RI Mukhamad Misbakhun dalam audiensi tersebut agar persoalan dapat dipahami dari sisi kebijakan maupun teknis.
Sari mengatakan, "Kami akan ikut membantu dan memperjuangkan kebutuhan daerah, karena kami juga berasal dari daerah,."
Ketua Komisi XI DPR RI Mukhamad Misbakhun menyampaikan pihaknya memahami dampak pengurangan TKD terhadap kapasitas fiskal daerah.
Ia menilai relokasi anggaran APBN ke program strategis nasional berpotensi menyampingkan kebutuhan riil daerah sehingga perlu dicari titik temu kebijakan.
Misbakhun mengatakan, "Kami akan memanggil pihak eksekutif, termasuk dirjen terkait, untuk mencari solusi strategis agar kesejahteraan daerah tetap terjaga,."
Ketua Umum ADKASI Siswanto menegaskan kebijakan pengurangan TKD perlu segera dievaluasi karena berdampak langsung pada pembangunan daerah dan pelaksanaan visi-misi pemerintah daerah di 415 kabupaten seluruh Indonesia.
ADKASI berharap adanya langkah nyata dari DPR RI bersama pemerintah pusat untuk mengevaluasi kebijakan TKD agar pembangunan daerah berjalan optimal dan kesejahteraan masyarakat meningkat.
Siswanto mengatakan, "Kami akan terus menyuarakan persoalan daerah di setiap kesempatan, demi kapasitas fiskal yang memadai untuk pembangunan,."
- Penulis :
- Ahmad Yusuf
