Pantau - Wakil Ketua Komisi V DPR RI Andi Iwan Darmawan Aras menegaskan dukungannya terhadap penguatan program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) karena dinilai menjadi program yang paling langsung menyentuh kebutuhan masyarakat.
Pernyataan tersebut disampaikan Andi Iwan Darmawan Aras dalam Rapat Kerja Komisi V DPR RI bersama Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman RI Maruarar Sirait di Gedung Nusantara DPR RI, Senayan, Jakarta, Selasa (26/5/2026).
Menurutnya, penyerapan anggaran Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman diyakini akan optimal karena didorong pelaksanaan program BSPS yang memiliki dampak langsung bagi masyarakat.
“Program BSPS ini betul-betul menyentuh masyarakat. Karena itu kami mengapresiasi peningkatan target dari 45 ribu menjadi 400 ribu unit dan Komisi V DPR RI siap mendukung penuh apabila ke depan ditingkatkan hingga dua juta unit,” ujarnya.
Dorong Penguatan Rusunawa dan Penataan Kawasan Kumuh
Andi berharap penyerapan anggaran Kementerian PKP pada akhir tahun dapat kembali sesuai target perencanaan dan mengurangi deviasi negatif yang masih terjadi pada pertengahan tahun anggaran.
Selain program BSPS, ia juga mendorong optimalisasi pembangunan rumah susun sederhana sewa atau rusunawa untuk sekolah, pesantren, dan perguruan tinggi yang masih membutuhkan dukungan hunian layak.
Menurutnya, pembangunan rusunawa perlu diperkuat dalam perencanaan anggaran tahun 2027 agar manfaatnya semakin luas dirasakan masyarakat.
Andi turut menyoroti minimnya program penataan kawasan kumuh dan sanitasi di wilayah perkotaan sejak program Kota Tanpa Kumuh atau Kotaku tidak lagi berjalan optimal.
“Kita melihat ada kesenjangan antara desa dan kelurahan. Di desa banyak program yang langsung dirasakan masyarakat, sementara di wilayah kelurahan saat ini masih relatif minim. Karena itu program penataan kawasan kumuh dan sanitasi perlu diperkuat kembali,” tandasnya.
Soroti Tantangan Penyediaan Lahan Perumahan
Andi juga mendorong Kementerian PKP terus melakukan inovasi pembiayaan dan memperkuat kolaborasi dengan berbagai pihak, termasuk pemanfaatan program Corporate Social Responsibility atau CSR untuk mendukung pembangunan perumahan.
Ia menilai persoalan penyediaan lahan masih menjadi tantangan utama dalam pembangunan perumahan nasional sehingga diperlukan koordinasi lebih kuat dengan Kementerian ATR/BPN, BUMN, dan Kementerian Kehutanan.
Menurutnya, langkah tersebut penting untuk memperluas pelaksanaan program Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan atau FLPP agar akses masyarakat terhadap rumah subsidi semakin meningkat.
“Kemudian yang menjadi persoalan utama juga memang masalah lahan. Nah kita lihat bagaimana supaya betul-betul koordinasi dengan Kementerian ATR dan BUMN dan Kehutanan tadi juga membuat penyiapan lahan bisa lebih optimasi sehingga FLPP ini juga bisa lebih dimaksimalkan lagi,” pungkasnya.
- Penulis :
- Ahmad Yusuf
