Pantau - Kementerian Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (P2MI) menandatangani enam nota kesepahaman dan tiga perjanjian kerja sama dengan tujuh mitra strategis guna memperkuat peningkatan sumber daya manusia serta sosialisasi mengenai migrasi aman.
Penandatanganan kerja sama tersebut berlangsung di Kantor Kementerian P2MI, Jakarta, Kamis, 5 Maret 2026.
Menteri P2MI Mukhtarudin menyampaikan bahwa kerja sama tersebut bertujuan memperkuat sinergi dengan berbagai pihak dalam upaya perlindungan pekerja migran Indonesia.
"Ini dalam rangka kita memperkuat sinergi antara Kementerian P2MI dengan stakeholders," ungkapnya.
Kerja Sama dengan Berbagai Organisasi dan Lembaga
Nota kesepahaman ditandatangani antara Kementerian P2MI dengan sejumlah organisasi dan lembaga.
Mitra yang menandatangani nota kesepahaman antara lain Asosiasi DPRD Kabupaten Seluruh Indonesia (ADKASI).
Selain itu, Pengurus Besar Himpunan Mahasiswa Islam (PB HMI) turut menjadi pihak dalam kerja sama tersebut.
Korps HMI-Wati PB HMI juga ikut menandatangani nota kesepahaman bersama Kementerian P2MI.
Organisasi Pemuda Masjid Dunia turut menjadi salah satu mitra dalam kerja sama tersebut.
Ikatan Psikolog Klinis Indonesia (IPK Indonesia) juga tercatat sebagai mitra strategis dalam penandatanganan nota kesepahaman tersebut.
PT Bama Berita Sarana Televisi atau Garuda TV turut menjadi pihak yang menandatangani nota kesepahaman dengan Kementerian P2MI.
Selain nota kesepahaman, Kementerian P2MI juga menandatangani perjanjian kerja sama dengan Perkumpulan Purna Bakti Kepala Desa Seluruh Indonesia (Perpukadesi).
Perjanjian kerja sama lainnya dilakukan dengan Yayasan Pendidikan Adiluhung Nusantara.
Kampanye Nasional PMI Aman dan Upaya Pencegahan TPPO
Mukhtarudin menekankan bahwa kerja sama tersebut dilakukan untuk menciptakan ekosistem perlindungan bagi Pekerja Migran Indonesia (PMI) dari hulu hingga hilir.
Pada tahun 2026 Kementerian P2MI juga mencanangkan kampanye nasional PMI aman.
Kampanye nasional tersebut bertujuan untuk membenahi berbagai persoalan yang berkaitan dengan pekerja migran Indonesia.
Mukhtarudin menjelaskan bahwa pembenahan pada tahap awal migrasi akan berdampak langsung pada kondisi pekerja migran di negara tujuan.
"Ketika di hulunya ini kami benahi, maka hilirnya juga akan otomatis lebih bagus. Hulu inilah yang akan kami libatkan berbagai macam stakeholder, baik dalam konteks menciptakan sumber daya manusianya atau SDM, kemudian dalam konteks kami sosialisasi," jelasnya.
Kerja sama tersebut juga bertujuan memberikan pemahaman kepada masyarakat mengenai cara bermigrasi secara aman.
Sosialisasi dilakukan agar masyarakat memahami kondisi sebenarnya pekerja migran Indonesia ketika bekerja di luar negeri.
Upaya sosialisasi dinilai penting untuk mencegah masyarakat menjadi korban tindak pidana perdagangan orang (TPPO).
Sosialisasi juga bertujuan mencegah masyarakat menjadi korban penipuan lowongan kerja palsu.
Selain itu sosialisasi dilakukan untuk menghindari masyarakat dari pengaruh hoaks yang sering muncul terkait pekerjaan di luar negeri.
Mukhtarudin menegaskan bahwa berbagai masalah tersebut sering terjadi karena kurangnya pengetahuan masyarakat.
"Ini akibat ketidaktahuan masyarakat," tegasnya.
- Penulis :
- Shila Glorya
