Pantau - Gubernur Bali Wayan Koster meminta Dinas Ketenagakerjaan dan ESDM Bali mengoptimalkan layanan aplikasi Pekerja Migran Indonesia (PMI) Krama Bali guna mewadahi seluruh pekerja migran asal Bali agar terdata dan terlindungi secara maksimal.
Optimalisasi Data dan Respons Cepat
Koster menegaskan pentingnya pengelolaan sistem aplikasi secara serius disertai sosialisasi menyeluruh kepada masyarakat yang akan bekerja ke luar negeri.
Ia mengungkapkan, “Jalankan aplikasi PMI Krama Bali ini. Ini juga belum optimal, PMI asal Bali dan sistem aplikasinya perlu dikelola betul, sosialisasi supaya siapapun yang mau berangkat terwadahi”.
Menurutnya, pendataan PMI harus dilakukan secara lengkap mencakup identitas diri, asal daerah, keluarga, lokasi kerja, hingga perusahaan tempat bekerja.
Dengan data tersebut, pemerintah daerah dapat merespons cepat apabila terjadi permasalahan yang menimpa PMI di luar negeri.
Ia menjelaskan, “Kalau terjadi apa-apa cepat tahu, tidak kesulitan, bisa komunikasi dengan konsulat, ini belum dilakukan, makanya kita sering menghadapi masalah pengiriman maupun ketika sudah di luar negeri”.
Koster menargetkan sistem PMI Krama Bali dapat berjalan optimal pada pertengahan tahun 2026 dengan memuat data lengkap seluruh PMI asal Bali di luar negeri.
Ia menyebutkan jumlah PMI Bali saat pandemi COVID-19 mencapai sekitar 22 ribu orang, namun hanya sebagian kecil yang tercatat dalam sistem pemerintah.
Ia menyampaikan, “Jumlah PMI Bali waktu COVID-19 sekitar 22 ribu, ketahuannya saat kembali ke Bali dan yang masuk sistem sedikit, artinya sebagian besar kita tidak tahu anak-anak ini siapa, jadi kalau kenapa-kenapa kita tidak punya sistem pelayanan cepat”.
Pelatihan dan Perlindungan Pekerja Migran
Selain pendataan, Koster menekankan pentingnya kesiapan tenaga kerja Bali melalui pelatihan yang terhubung dengan kebutuhan industri dalam dan luar negeri.
Pemerintah Provinsi Bali diminta bekerja sama dengan lembaga fasilitasi, perguruan tinggi, dan industri untuk menyediakan pelatihan yang relevan.
Ia menegaskan, “Hubungkan dengan industri di dalam maupun luar negeri, lulusan SMA/SMK kita banyak di pesiar, spa, dan yang lain di Jepang, Eropa, Timur Tengah, jadi perlu disiapkan pelatihan”.
Koster juga menyoroti kendala utama berupa keterbatasan modal bagi calon PMI serta praktik lembaga penyalur nakal yang merugikan pekerja.
Pemerintah diminta hadir untuk memfasilitasi pembiayaan sekaligus menertibkan lembaga yang memungut biaya namun menelantarkan pekerja.
Ia juga menekankan perlindungan menyeluruh termasuk penanganan PMI bermasalah di luar negeri hingga proses penjemputan jika ada yang meninggal dunia.
Di sisi lain, pemerintah tetap didorong menciptakan lapangan kerja melalui bursa kerja sebagai alternatif bagi tenaga kerja lokal Bali.
- Penulis :
- Leon Weldrick
