Pantau Flash
No market data
HOME  ⁄  Nasional

Indeks Pelayanan Publik Jakarta Tahun 2025 Meningkat Mendekati Peringkat Teratas Nasional

Oleh Ahmad Yusuf
SHARE   :

Indeks Pelayanan Publik Jakarta Tahun 2025 Meningkat Mendekati Peringkat Teratas Nasional
Foto: (Sumber : Kepala Biro Organisasi dan Reformasi Birokrasi (ORB) Setda Provinsi DKI Jakarta Hari Nugroho. ANTARA/HO-Pemprov DKI Jakarta..)

Pantau - Indeks pelayanan publik (IPP) Provinsi DKI Jakarta pada 2025 meningkat menjadi 4,73 dari sebelumnya 4,53 berdasarkan hasil evaluasi Kementerian PANRB.

Kinerja Pelayanan Dinilai Semakin Baik

Capaian tersebut disampaikan Kepala Biro Organisasi dan Reformasi Birokrasi Setda DKI Jakarta Hari Nugroho di Jakarta, Senin (30/3).

“Capaian positif ini menunjukkan bahwa fondasi pelayanan publik di Jakarta sudah kuat dan terus mengalami perbaikan secara konsisten,” ungkapnya.

Ia menyebut nilai IPP Jakarta hanya terpaut 0,02 poin dari Jawa Timur yang berada di peringkat pertama nasional.

Menurutnya, sebagai pusat aktivitas nasional, Jakarta memiliki kompleksitas layanan yang tinggi dari sisi jumlah layanan, pengguna, hingga dinamika kebutuhan masyarakat.

Penguatan Sistem dan Digitalisasi Layanan

Hari menjelaskan Pemprov DKI Jakarta terus memperkuat sistem pelaporan dan keterbukaan informasi publik guna meningkatkan respons terhadap permasalahan layanan.

“Dengan sistem pelaporan yang terbuka, setiap persoalan dapat terlihat dan tercatat dengan baik. Yang terpenting adalah bagaimana respons dilakukan secara cepat dan tepat agar pelayanan kepada masyarakat tetap terjaga,” ujarnya.

Ia menambahkan peningkatan kualitas pelayanan publik merupakan proses berkelanjutan yang membutuhkan komitmen jangka panjang.

“Capaian ini menjadi motivasi untuk terus menjaga konsistensi perbaikan. Fokus kami adalah memastikan setiap layanan semakin mudah diakses, responsif, dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat,” ungkapnya.

Ke depan, Pemprov DKI akan terus mendorong inovasi melalui digitalisasi layanan, peningkatan kapasitas sumber daya manusia, serta penguatan sistem pengelolaan pengaduan masyarakat.

Penulis :
Ahmad Yusuf