Pantau - Koordinator Nasional Relawan Prabowo-Gibran Digital (PRIDE) Anthony Leong menegaskan kritik terhadap pemerintah harus disampaikan dalam koridor konstitusi dan tidak melalui cara-cara yang berpotensi merusak tatanan demokrasi.
Kritik Harus Berbasis Data dan Etika
Anthony mengatakan legitimasi pemerintahan Presiden Prabowo Subianto diperoleh melalui mekanisme demokrasi yang sah, sehingga kritik harus tetap berada dalam jalur konstitusional.
"Presiden Prabowo Subianto memperoleh mandat rakyat melalui proses demokrasi yang legitimate. Oleh karena itu, setiap kritik harus disampaikan dalam koridor konstitusi, bukan melalui narasi delegitimasi yang berpotensi merusak tatanan demokrasi itu sendiri," ujarnya.
Ia menilai kritik merupakan bagian penting dalam demokrasi, namun harus disampaikan dengan argumentasi berbasis data, etika publik, serta mempertimbangkan dampak luas terhadap kondisi politik dan ekonomi.
Anthony juga mengingatkan bahwa dorongan perubahan kekuasaan melalui jalur di luar konstitusi berisiko menimbulkan ketidakpastian nasional.
Stabilitas Politik Jadi Kunci Pembangunan
Menurut Anthony, stabilitas politik menjadi prasyarat utama bagi keberlanjutan pembangunan dan pertumbuhan ekonomi di tengah situasi global yang tidak menentu.
"Kondisi global yang tidak menentu seharusnya kita di dalam negeri solid dan mendukung memberi masukan kepada pemerintah dengan cara yang benar," tuturnya.
Ia menambahkan pengalaman berbagai negara menunjukkan instabilitas politik kerap berdampak pada perlambatan ekonomi, termasuk menurunnya kepercayaan pelaku usaha.
"Ketidakpastian kebijakan, volatilitas pasar serta menurunnya kepercayaan pelaku usaha menjadi konsekuensi nyata yang harus dihindari," kata Anthony.
Lebih lanjut, ia mengajak seluruh elemen masyarakat untuk menyampaikan kritik secara konstruktif dan solutif melalui saluran formal yang telah disediakan dalam sistem demokrasi Indonesia.
Sementara itu, Presiden Prabowo Subianto sebelumnya juga mengingatkan bahaya penyebaran hoaks dan fitnah di media sosial yang dinilai dapat merusak suatu negara.
"Dulu kirim pasukan, kirim bom, sekarang tidak perlu. Mungkin dengan permainan sosmed, dengan fitnah, hoaks," kata Prabowo.
- Penulis :
- Ahmad Yusuf
