Presiden Prabowo Sebut Indonesia Masuk Negara Paling Aman Hadapi Ancaman Perang Dunia III

Pantau - Presiden Prabowo Subianto menyatakan Indonesia termasuk negara yang paling aman menghadapi berbagai guncangan global, termasuk kemungkinan terjadinya Perang Dunia III.

Pernyataan dalam Rapat Kerja Pemerintah

Pernyataan tersebut disampaikan Prabowo saat rapat kerja pemerintah bersama Kabinet Merah Putih, pejabat eselon I, dan pimpinan BUMN di Istana Kepresidenan Jakarta.

Ia mengungkapkan, "Kalau terjadi perang dunia ketiga, negara mana yang aman? Indonesia termasuk papan atas lho. Sekarang kalau ke Bali, lihat itu berapa orang Rusia di situ, berapa orang Ukraina di situ."

Prabowo menilai kondisi keamanan Indonesia tercermin dari banyaknya warga Rusia dan Ukraina yang memilih tinggal di Bali di tengah konflik di negara mereka.

Rencana Pusat Keuangan Khusus

Pemerintah berencana membangun pusat keuangan khusus untuk menampung investasi dari warga negara asing yang terdampak perang.

Pusat keuangan tersebut akan menawarkan insentif pajak menarik serta regulasi yang lebih ringan bagi para investor.

Ketua Dewan Ekonomi Nasional Luhut Binsar Pandjaitan disebut telah mengusulkan pembangunan pusat tersebut di Bali sejak beberapa tahun lalu.

Dengan adanya kawasan ini, pemerintah berharap investasi dari wilayah konflik seperti Timur Tengah dapat masuk ke Indonesia.

Prabowo menyampaikan, "Sekarang uang-uang yang di Timur Tengah dia mau kemana? Negara mana yang tidak perang, sekarang kasih tahu? Indonesia salah satu yang paling diminati."

Tekankan Kerja Sama dan Potensi Nasional

Prabowo menilai faktor keamanan, keramahan masyarakat, dan ketahanan ekonomi menjadi daya tarik utama Indonesia bagi investor asing.

Ia menekankan bahwa Indonesia memiliki banyak potensi yang harus dimaksimalkan melalui kerja keras dan ketelitian.

Prabowo juga mengingatkan pentingnya kerja sama antar kementerian dan lembaga tanpa ego sektoral.

Ia menegaskan, “Karena itu lah saya kumpulkan rapat kerja ini supaya nanti kita satu, satu bahasa, satu rencana kerja. Tidak boleh ada pemikiran sektoral, tidak ada yang boleh satu departemen, satu kementerian, satu institusi, memikirkan institusinya sendiri. Kita harus kerja sama.”