Pantau - Sekretaris Kota Jakarta Barat Firmanudin Ibrahim mengimbau seluruh jajarannya agar tidak merekayasa tindak lanjut laporan warga dalam layanan Cepat Respon Masyarakat (CRM) melalui aplikasi JAKI, menyusul temuan kasus manipulasi laporan menggunakan kecerdasan buatan di Jakarta Timur.
Penekanan Wali Kota dan Pengawasan Berjenjang
Firman menegaskan bahwa arahan tersebut merupakan penekanan langsung dari wali kota untuk menjaga integritas pelayanan publik.
"Ini penekanan dari Ibu wali kota bahwa untuk laporan berkaitan dengan tindak lanjut CRM itu, jangan ada rekayasa," ungkapnya.
Ia meminta seluruh jajaran mulai dari camat, lurah hingga Unit Kerja Perangkat Daerah (UKPD) meningkatkan kehati-hatian dan melakukan pengawasan langsung terhadap pelaksanaan tugas di lapangan.
"Saya minta Pak Camat, Pak Lurah, UKPD (Unit Kerja Perangkat Daerah) masing masing lebih hati-hati dan perlu pengawasan langsung. Jangan sampai terjadi di Jakarta Barat," ujarnya.
Firman juga menekankan pentingnya peran pimpinan dalam mengawasi pegawai guna mencegah pelanggaran, termasuk penyalahgunaan aset pemerintah seperti kendaraan dinas.
Kasus Jakarta Timur Jadi Pembelajaran
Menurut Firman, kasus rekayasa laporan oleh petugas PPSU di Kelurahan Kalisari, Jakarta Timur harus menjadi pembelajaran bagi seluruh aparatur pemerintah daerah.
"Jadi, ini bentuk pembelajaran buat kita semua. Di tempat kita tidak terjadi, bisa saja terjadi. Bapak, Ibu lurah, kan nggak tahu dengan kesibukan yang ada. Pak Gubernur konsen sekali berkaitan dengan hal ini. Jadi, saya tekankan kepada teman-teman semua," jelasnya.
Ia menegaskan bahwa pelayanan kepada masyarakat merupakan kewajiban aparatur sipil negara yang harus dilakukan secara jujur dan transparan.
"Ini kewajiban kita, kerjaan kita sehari-hari yang perlu kita lakukan. Tindak lanjuti, tidak ada rekayasa, dan memang betul-betul di zaman saat ini, zaman yang terang, kelihatan. Kita mau bertindak seperti apa, itu kan bisa terlihat," tegasnya.
Firman turut mengingatkan pentingnya menjaga penggunaan fasilitas pemerintah serta sikap aparatur dalam menjalankan tugas.
"Ini mesti kita jaga, saat kita menggunakan aset-aset ataupun fasilitas dari pemerintah, itu betul-betul dijaga. Kita harus lebih hati-hati, dan juga temperamen kita harus dijaga," katanya.
Pemerintah menekankan bahwa penggunaan teknologi seperti kecerdasan buatan tidak boleh disalahgunakan untuk memanipulasi laporan layanan publik dan harus tetap mengedepankan transparansi.
- Penulis :
- Aditya Yohan
