HOME  ⁄  Nasional

Wamendagri Tegaskan Sinkronisasi APBD dan RKPD, Soroti Pengangguran di Jawa Barat

Oleh Arian Mesa
SHARE   :

Wamendagri Tegaskan Sinkronisasi APBD dan RKPD, Soroti Pengangguran di Jawa Barat
Foto: Situasi Musyawarah Rencana Pembangunan (Musrenbang) Provinsi Jawa Barat di Kompleks Gedung Negara Pakuan, Bandung, Rabu 15/4/2026 (sumber: ANTARA/Ricky Prayoga)

Pantau - Wakil Menteri Dalam Negeri Akhmad Wiyagus meminta pemerintah daerah di Jawa Barat konsisten menyusun Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) serta memastikan keselarasan dengan dokumen Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan RKPD Provinsi Jawa Barat 2027 di Gedung Negara Pakuan, Bandung.

Penegasan Sinkronisasi Perencanaan

Ia menegaskan pentingnya kesesuaian antara dokumen perencanaan dan penganggaran agar tidak terjadi program yang muncul tanpa dasar yang jelas.

"Tidak boleh ada lagi program di dalam APBD yang tiba-tiba muncul tanpa ada dasar perencanaannya di dokumen RKPD, begitu pula sebaliknya," ungkapnya.

Ia menyebut penyelarasan tersebut krusial untuk memastikan sistem perencanaan pembangunan dari pusat hingga daerah berjalan berkesinambungan dan searah dengan kebijakan nasional.

Dokumen perencanaan mulai dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) hingga RKPD di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota harus mengacu pada arah pembangunan nasional.

Pertumbuhan Ekonomi dan Tantangan Pengangguran

Wiyagus mengapresiasi capaian ekonomi Jawa Barat sepanjang 2025 yang tumbuh sebesar 5,32 persen, melampaui rata-rata nasional 5,11 persen.

Pada triwulan keempat 2025, pertumbuhan ekonomi Jawa Barat bahkan mencapai 5,85 persen.

Meski demikian, ia mengingatkan pemerintah daerah agar tidak cepat puas karena tingkat pengangguran terbuka masih berada di angka 6,77 persen.

"Ini menjadi catatan penting agar laju ekonomi kita ke depan lebih inklusif dan optimal dalam menyerap tenaga kerja lokal," ujarnya.

Dukungan Program Nasional dan Keamanan Pangan

Dalam mendukung program prioritas nasional Astacita, Wiyagus mengapresiasi pembentukan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih serta operasional Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi.

Namun, ia menekankan pentingnya percepatan penerbitan Sertifikat Laik Higiene dan Sanitasi sebagai jaminan keamanan pangan.

"Sertifikasi ini adalah syarat mutlak, bukan sekadar administrasi, melainkan jaminan keamanan pangan bagi anak-anak kita," tegasnya.

Ia mengajak seluruh jajaran pemerintah daerah bekerja bersama secara bertanggung jawab demi kesejahteraan masyarakat.

"Mari kita bekerja dengan penuh integritas dan tanggung jawab untuk memastikan setiap rupiah anggaran ini benar-benar dirasakan manfaatnya oleh rakyat menuju Provinsi Jawa Barat yang lebih maju dan sejahtera," pungkasnya.

Penulis :
Arian Mesa