HOME  ⁄  Nasional

Komisi V DPR RI Tinjau Huntap di Ternate, Warga Keluhkan Fasilitas Belum Memadai

Oleh Arian Mesa
SHARE   :

Komisi V DPR RI Tinjau Huntap di Ternate, Warga Keluhkan Fasilitas Belum Memadai
Foto: Ketua Tim Kunjungan Kerja Reses Komisi V Irine Yusiana Roba Putri, dalam kunjungan kerja reses Komisi V di Ternate, Maluku Utara, Rabu 22/4/2026 (sumber: DPR RI)

Pantau - Komisi V DPR RI melakukan peninjauan hunian tetap (huntap) bagi warga terdampak bencana di Ternate, Maluku Utara, dengan menerima langsung keluhan masyarakat terkait fasilitas yang dinilai belum memadai.

Peninjauan dan Dialog dengan Warga

Kunjungan ini dipimpin Ketua Tim Kunjungan Kerja Reses Komisi V, Irine Yusiana Roba Putri, bersama pemerintah daerah setempat.

Peninjauan dilakukan melalui dialog langsung dengan warga terdampak dari Desa Rua yang menjadi penerima manfaat huntap.

Dalam pertemuan tersebut, warga menyampaikan sejumlah keluhan terkait kondisi fasilitas hunian yang belum sepenuhnya layak.

Irine mengatakan, "Pembangunan hunian tetap harus benar-benar menjawab kebutuhan masyarakat terdampak. Tidak hanya sekadar dibangun, tetapi juga harus layak huni dan memberikan rasa aman serta nyaman bagi penghuninya."

Evaluasi dan Pengawasan Program

Kegiatan ini merupakan bagian dari fungsi pengawasan DPR RI untuk memastikan program rehabilitasi dan rekonstruksi berjalan optimal dan tepat sasaran.

Komisi V menilai pembangunan huntap harus memperhatikan kualitas bangunan, kelayakan fasilitas, serta kenyamanan masyarakat.

Selain hunian, fasilitas pendukung seperti akses jalan, sanitasi, air bersih, dan sarana umum menjadi perhatian utama dalam peninjauan tersebut.

Irine menegaskan temuan di lapangan akan menjadi bahan evaluasi penting bagi pemerintah pusat dan pemangku kepentingan.

Ia menambahkan, "Kolaborasi antara pemerintah pusat dan daerah menjadi kunci agar setiap program pembangunan dapat berjalan efektif dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat."

Komitmen Perbaikan dan Harapan

Komisi V DPR RI berkomitmen untuk terus mengawal pembangunan huntap melalui fungsi pengawasan dan penganggaran.

Masukan dari masyarakat akan dijadikan dasar dalam mendorong perbaikan kebijakan ke depan.

Penyempurnaan fasilitas dinilai penting agar masyarakat dapat kembali menjalani kehidupan normal pascabencana.

Diharapkan pembangunan hunian tetap tidak hanya selesai secara administratif, tetapi juga mampu meningkatkan kualitas hidup masyarakat terdampak secara menyeluruh.

Penulis :
Arian Mesa