Pantau - Komisi VI DPR RI memantau transformasi BUMN sektor pariwisata di Yogyakarta dan menekankan pentingnya dampak ekonomi nyata bagi masyarakat, khususnya pelaku UMKM di kawasan wisata.
DPR Soroti Pemasaran UMKM di Kawasan Borobudur
Wakil Ketua Komisi VI DPR RI Andre Rosiade menilai penataan kawasan Candi Borobudur sudah baik secara fisik, namun belum diiringi optimalisasi manfaat ekonomi bagi masyarakat sekitar.
“Tentu tadi saya mengkritisi soal pembenahan Candi Borobudur itu sudah bagus, tidak ada lagi spot-spot yang jelek, yang kotor, walaupun kumuh semua sudah rapi, tertata. Tapi memang kami dapat laporan bagaimana UMKM di sana belum optimal dalam memasarkan produknya,” tegasnya.
Komisi VI DPR RI memberikan tenggat waktu selama tiga bulan kepada PT Taman Wisata Candi (TWC) untuk merumuskan solusi konkret terkait pemasaran produk lokal.
“Kita kasih deadline 3 bulan bagi TWC untuk segera berkomunikasi dan mencarikan solusinya. Sehingga tujuannya BUMN ini bisa hadir untuk meningkatkan ekonomi masyarakat itu bisa terwujud,” lanjutnya.
Transformasi Hotel dan Konsolidasi BUMN Pariwisata
Selain itu, DPR juga menyoroti transformasi Grand Hotel De Djokja sebagai langkah positif dalam penguatan sektor pariwisata dan penciptaan lapangan kerja.
"Hotel Garuda yang direnovasi besar-besaran ini bertransformasi kembali menjadi hotel dengan nama asli saat didirikan di 1911. Hal ini diharapkan bisa menambah jumlah kamar di Yogyakarta sebanyak 210 kamar dan juga menambah lapangan pekerjaan baru," ujarnya.
Andre menjelaskan bahwa saat ini tengah dilakukan kajian konsolidasi 120 hotel milik BUMN oleh PT Hotel Indonesia Natour untuk meningkatkan efisiensi dan daya saing.
Ia menegaskan bahwa pengelolaan destinasi wisata seperti Borobudur, Prambanan, dan Candi Boko harus berdampak langsung pada pertumbuhan ekonomi daerah.
“Kita diskusi bagaimana produktivitas Candi Borobudur dan Prambanan dan juga Candi Boko untuk menopang pertumbuhan ekonomi di Yogyakarta,” imbuhnya.
Komisi VI menekankan BUMN pariwisata harus hadir untuk rakyat dengan memastikan manfaat ekonomi dirasakan secara inklusif, bukan hanya berorientasi pada keuntungan korporasi.
- Penulis :
- Ahmad Yusuf
