Pantau - Badan Aspirasi Masyarakat (BAM) DPR RI menyoroti persoalan Dana Bagi Hasil (DBH), penguatan Corporate Social Responsibility (CSR), dan status ibu kota Sofifi saat kunjungan kerja reses di Ternate, Maluku Utara, Senin (27/04/2026).
DBH dan CSR Jadi Keluhan Utama Daerah
Ketua BAM DPR RI Ahmad Heryawan menyatakan kunjungan tersebut bertujuan menyerap aspirasi pemerintah daerah dan masyarakat untuk diperjuangkan di tingkat pusat.
"Seperti tadi ada keluhan dari Pemerintah Provinsi maupun Pemerintah Kabupaten/Kota terkait dengan belum tuntasnya pembayaran atau pencairan dana DBH dari Pemerintah Pusat kepada Pemprov dan Pemkab/Pemkot di Maluku Utara, itu juga diaspirasikan kepada kita untuk diperjuangkan. InsyaAlloh akan kita tindaklanjuti di pusat khususnya bersama dengan Komisi XI karena mengenai DBH," ujarnya.
Selain DBH, BAM juga menyoroti pentingnya optimalisasi tanggung jawab sosial perusahaan, khususnya sektor tambang.
“Mahcup layanan publik tersebut sebagiannya dibiayai oleh DBH dan DBH tersebut tentu berasal dari perusahaan yang berkembang termasuk perusahaan tambang di dalamnya, nah ini yang akan terus kita perjuangkan," terangnya.
Ia mendorong pembentukan forum CSR untuk menyelaraskan kontribusi perusahaan dengan program pembangunan daerah.
"Dengan adanya forum CSR, akan ada kejelasan perencanaan dan pembagian peran antara pemerintah dan perusahaan dalam mendukung pembangunan daerah," jelasnya.
Status Sofifi dan Pertumbuhan Ekonomi Jadi Perhatian
BAM DPR RI juga menyoroti status Sofifi yang masih berinduk pada Kota Tidore Kepulauan meski telah ditetapkan sebagai ibu kota provinsi.
BAM menilai Sofifi perlu ditingkatkan menjadi daerah otonom dan akan diperjuangkan bersama Komisi II DPR RI.
Selain itu, pembangunan infrastruktur strategis seperti kantor Polda dan Kodam turut dibahas, terutama terkait kendala ketersediaan lahan.
Di sisi lain, Ahmad Heryawan mengungkapkan pertumbuhan ekonomi Maluku Utara yang mencapai 39,1 persen pada kuartal III 2025 sebagai capaian tertinggi nasional.
"Keberhasilan pembangunan tidak hanya diukur dari angka pertumbuhan, tetapi juga dari kualitasnya apakah inklusif, berkeadilan, dan berkelanjutan," tegasnya.
Ia menekankan pentingnya penerapan prinsip Sustainable Development Goals (SDGs) agar pertumbuhan ekonomi tetap selaras dengan perlindungan lingkungan dan kesejahteraan masyarakat.
"Aspirasi yang kami serap akan menjadi bahan penting dalam pelaksanaan fungsi legislasi, pengawasan, dan penganggaran DPR RI. Kami ingin memastikan setiap kebijakan benar-benar mencerminkan kebutuhan masyarakat," tutupnya.
- Penulis :
- Aditya Yohan
