Pantau - Wakil Ketua Komisi VII DPR RI Chusnunia Chalim menilai status destinasi super prioritas pariwisata belum efektif karena tidak diimbangi dengan dukungan anggaran yang memadai, Senin (27/04/2026).
Anggaran Dinilai Belum Sejalan dengan Status Prioritas
Chusnunia menyampaikan bahwa sejumlah destinasi yang telah ditetapkan sebagai super prioritas masih menghadapi keterbatasan dukungan anggaran dari pemerintah.
“Yang jadi sorotan juga itu daerah super prioritas pariwisata, bagaimana DPR membantu. Kita bilang super prioritas, tapi kalau anggaran dari kementerian pariwisata hanya seperempat seperti hari ini, itu akan sulit,” ujarnya.
Ia menegaskan kebijakan penetapan status prioritas harus diiringi dengan alokasi anggaran yang sejalan agar dapat berjalan efektif di lapangan.
“Kita mendorong kebijakan pemerintah secara umum, bukan hanya kementerian pariwisata. Kalau sudah ditetapkan super prioritas, anggarannya juga harus prioritas,” tegasnya.
Dorong Penyederhanaan Regulasi dan Dukungan Kebijakan
Selain anggaran, Chusnunia juga menyoroti pentingnya dukungan regulasi untuk mempercepat pengembangan destinasi wisata unggulan.
“Jadi akan sulit terwujud kalau hanya statusnya super prioritas tanpa diiringi kebijakan lanjutan. Aturan-aturan juga harus dipermudah agar destinasi itu benar-benar memenuhi unsur super prioritasnya,” jelasnya.
Ia menekankan bahwa ketersediaan pendanaan menjadi faktor krusial dalam pengembangan kawasan pariwisata nasional.
Komisi VII DPR RI, lanjutnya, akan mendorong pemerintah memastikan keselarasan antara kebijakan, anggaran, dan regulasi guna mempercepat pengembangan destinasi super prioritas.
- Penulis :
- Ahmad Yusuf
