Pantau - Pemerintah Provinsi Papua Barat memfasilitasi penyelesaian kasus kekerasan antarsiswa di SMA Taruna Kasuari Nusantara melalui mekanisme adat dengan melibatkan keluarga kedua belah pihak di Manokwari, Kamis.
Penyelesaian Adat dan Sanksi Tegas
Kepala Dinas Pendidikan Papua Barat Barnabas Dowansiba mengatakan kesepakatan damai telah dicapai dengan mengedepankan kearifan lokal.
"Dengan catatan, keluarga siswa kelas XI sebagai pelaku akan ganti semua biaya perawatan medis yang dikeluarkan keluarga siswa kelas X," ujarnya.
Ia menegaskan seluruh siswa diwajibkan menandatangani surat pernyataan untuk mencegah kejadian serupa terulang.
"Kalau ada siswa yang langgar, maka dikeluarkan dari sekolah. Ini berlaku seterusnya, tidak hanya untuk siswa kelas XI dan kelas X saja," katanya.
Sebanyak 60 siswa kelas XI yang terlibat telah dikembalikan kepada orang tua dan dikenai sanksi belajar daring sambil menunggu proses adat selesai.
Evaluasi Tata Kelola dan Daya Tampung Sekolah
Pemerintah provinsi juga melakukan evaluasi terhadap penyelenggaraan sekolah karena ditemukan persoalan kapasitas penerimaan siswa.
Barnabas mengungkapkan jumlah siswa melebihi batas yang ditetapkan.
"Penerimaan siswa baru tahun 2025/2026 yang sekarang kelas XI sebanyak 160 orang, dan tahun 2026/2027 atau kelas X ada 140 orang," ujarnya.
Evaluasi tersebut dilakukan sebagai bagian dari upaya pembenahan tata kelola agar lingkungan sekolah menjadi aman, tertib, dan bebas dari kekerasan.
- Penulis :
- Ahmad Yusuf
