Pantau - Anggota Komisi IX DPR RI Netty Prasetiyani Aher menegaskan Rancangan Undang-Undang (RUU) Ketenagakerjaan harus menjadi momentum untuk memperbaiki ketimpangan di dunia kerja serta menjamin kesejahteraan dan kepastian bagi pekerja.
Netty menyampaikan hal tersebut dalam peringatan Hari Buruh Internasional atau May Day 2026 di Jakarta, Jumat (1/5).
"Hari Buruh bukan sekadar perayaan tahunan, tetapi momentum refleksi untuk memperkuat komitmen bersama dalam menghadirkan keadilan, kesejahteraan, dan kepastian kerja bagi seluruh pekerja Indonesia," ujarnya.
Netty menilai persoalan ketenagakerjaan kini tidak hanya soal upah, tetapi juga mencakup status kerja, perlindungan sosial, serta adaptasi terhadap perubahan dunia kerja termasuk ekonomi digital.
Ia menegaskan pentingnya regulasi yang adil, adaptif, dan partisipatif dalam menjawab berbagai tantangan tersebut.
"RUU ini harus mampu menjawab aspirasi pekerja sekaligus memberikan kepastian hukum bagi dunia usaha. Kesejahteraan buruh dan pertumbuhan industri harus berjalan bersama, bukan dipertentangkan," tegasnya.
Dalam pembahasan RUU Ketenagakerjaan, Fraksi PKS mendorong sejumlah isu strategis seperti perlindungan upah layak, pembatasan outsourcing, kepastian status pekerja kontrak, hingga perlindungan pekerja informal dan platform digital.
"Negara tidak boleh absen dalam melindungi buruh. Tidak boleh ada pekerja yang hidup dalam ketidakpastian, baik di sektor formal maupun informal," katanya.
Netty juga mengajak pekerja meningkatkan kompetensi dan adaptif terhadap perubahan, serta mendorong pengusaha memperlakukan pekerja sebagai mitra strategis dalam pertumbuhan usaha.
"May Day tahun ini harus menjadi momentum memperkuat kolaborasi, bukan memperlebar konflik. Buruh yang kompeten, pengusaha yang berkeadilan, dan pemerintah yang hadir adalah fondasi bagi Indonesia yang maju dan berdaya saing," tutup Netty.
- Penulis :
- Ahmad Yusuf
