Pantau - Wakil Menteri Dalam Negeri Bima Arya Sugiarto menegaskan penguatan tata kelola dan implementasi kebijakan di daerah menjadi kunci utama dalam menghadapi tantangan perubahan iklim dan pembangunan inklusif.
Bima Arya Soroti Lemahnya Implementasi di Daerah
Bima menyampaikan hal tersebut saat menjadi pembicara kunci dalam Dialog Kebijakan Nasional dan Lokakarya Social Inclusion and Resilience in Asia di Jakarta, Rabu (6/5).
“Jadi eksekusi-eksekusi ini tantangan berat kita (dan) pemerintah daerah itu kuncinya,” kata Bima.
Menurutnya, Indonesia sebenarnya telah memiliki berbagai regulasi dan komitmen internasional terkait pembangunan berkelanjutan serta target net zero emission.
Namun, ia menilai tantangan utama saat ini bukan lagi pada aspek kebijakan, melainkan implementasi di tingkat daerah.
Bima mengatakan masih terdapat kesenjangan antara capaian indikator pembangunan dengan kondisi nyata di lapangan.
Ia menyoroti lemahnya integrasi data, koordinasi lintas sektor, serta minimnya perhatian terhadap kelompok rentan dalam proses pembangunan.
“Jadi urgensi sering berhenti hanya pada tataran pelatihan, dokumen-dokumen, atau sebenarnya formalitas di anggaran,” ujarnya.
Sejumlah Daerah Dinilai Jadi Contoh Praktik Baik
Bima menegaskan perspektif gender, inklusivitas, dan disabilitas harus menjadi bagian penting dalam penyusunan kebijakan pemerintah daerah.
“Ini adalah (soal) siapa yang mendapatkan akses, siapa saja yang terlibat, siapa yang kemudian menikmati manfaat. Ini adalah cara pikir untuk mengeluarkan kebijakan dan pendapatan,” kata Bima.
Ia juga menyoroti pentingnya penguatan ekosistem tata kelola daerah untuk menghadapi perubahan iklim secara berkelanjutan.
Menurut Bima, sejumlah daerah telah menunjukkan praktik baik dalam pembangunan inklusif dan penguatan kelembagaan.
Yogyakarta dinilai memiliki integrasi perencanaan yang kuat, Semarang disebut berhasil mengembangkan pendekatan berbasis komunitas, sementara Surabaya dinilai sukses membangun layanan sosial terintegrasi.
Makassar juga disebut menjadi contoh melalui pendekatan berbasis komunitas di tingkat lorong untuk penguatan isu sosial dan lingkungan.
“Jadi intinya setiap daerah punya kekuatan berbeda-beda, dan itu menjadi inspirasi lokal, yang bisa diduplikasi dan bisa dipelajari. Jadi Bapak-Ibu sekalian, saya kira poin utamanya adalah yang penting itu bukan programnya, tetapi sistemnya,” tuturnya.
- Penulis :
- Aditya Yohan
