Pantau - Badan Akuntabilitas Keuangan Negara (BAKN) DPR RI meminta PT PLN segera mempercepat program efisiensi pembangkit listrik dan mengurangi penggunaan bahan bakar minyak (BBM) di tengah lonjakan harga energi global.
Ketua BAKN DPR RI Andreas Eddy Susetyo mengatakan masih terdapat potensi inefisiensi pada sejumlah pembangkit listrik berbasis BBM, khususnya pembangkit diesel.
“Fokus BAKN pada kali ini adalah tentang masalah penemuan inefisiensi yang ada di dalam pembangkit PLN,” ujar Andreas usai pertemuan BAKN DPR RI dengan jajaran PLN Group di Denpasar, Bali, Senin (4/5/2026).
Menurut dia, percepatan transisi menuju pembangkit berbasis energi yang lebih efisien seperti gas menjadi langkah strategis yang perlu segera dituntaskan.
Hambatan Teknis dan Kebijakan Jadi Sorotan
BAKN juga menyoroti kendala pemenuhan kebutuhan gas di sejumlah wilayah termasuk Bali yang dinilai menghambat proses efisiensi energi.
Selain persoalan teknis, Andreas menyebut terdapat hambatan kebijakan yang turut memengaruhi lambatnya realisasi program tersebut.
“Karena itu kita meminta kepada PLN untuk menuntaskan masalah ini bukan hanya masalah teknis semata yang dilaporkan, tetapi juga mengenai masalah kebijakan yang menjadi penghambat dalam penyelesaian proyek ini,” katanya.
BAKN meminta PLN menyusun roadmap yang jelas terkait tahapan penghentian penggunaan pembangkit berbasis BBM secara bertahap.
Subsidi dan Kompensasi Energi Dievaluasi
Selain efisiensi pembangkit, BAKN DPR RI juga menyoroti kebijakan subsidi dan kompensasi energi yang dinilai masih memerlukan penyempurnaan.
Validasi data penerima subsidi dan kompensasi listrik melalui Data Terpadu Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) disebut masih terus berlangsung agar penyaluran subsidi lebih tepat sasaran.
Sebagai tindak lanjut, BAKN akan mendorong koordinasi lintas kementerian dan lembaga untuk mengidentifikasi hambatan teknis maupun kebijakan dalam program efisiensi PLN.
“Rekomendasi kami adalah sangat jelas bahwa agar PLN menyampaikan kepada kita, BAKN, hambatan-hambatan penyelesaian program efisiensi yang tatarannya bukan hanya sifatnya teknis tetapi juga menyangkut kebijakan,” ungkap Andreas.
- Penulis :
- Ahmad Yusuf
