Pantau - Wakil Ketua Komisi VII DPR RI Chusnunia Chalim meminta pemerintah mengevaluasi kebijakan bebas visa secara lebih selektif agar mampu meningkatkan kualitas kunjungan wisatawan mancanegara atau wisman ke Indonesia.
Chusnunia menilai kebijakan bebas visa bukan persoalan utama, melainkan perlu penyesuaian terhadap negara asal wisatawan yang dinilai memberikan dampak positif bagi sektor pariwisata nasional.
“Apa yang dijelaskan Pak Dirjen Imigrasi tidak salah karena berbasis data. Meski demikian, poin utamanya bukan pada menghapus kebijakan bebas visanya, tetapi lebih selektif pada negara-negara mana yang menjadi asal wisatawan yang terkait dengan kebijakan bebas visa,” kata Chusnunia dalam keterangannya di Jakarta, Jumat (8/5/2026).
Pernyataan tersebut merespons penjelasan Direktur Jenderal Imigrasi Hendarsam Marantoko yang menyebut kebijakan bebas visa bukan faktor utama meningkatnya jumlah wisman ke Indonesia.
Menurut Hendarsam, saat Indonesia memberlakukan bebas visa bagi 169 negara pada 2019, jumlah kunjungan wisman tercatat 12,4 juta orang.
Sementara pada 2025, ketika kebijakan bebas visa diperketat menjadi hanya untuk 17 negara, jumlah kunjungan justru meningkat menjadi 14,3 juta orang.
DPR Dorong Strategi Pariwisata Berkualitas
Chusnunia mengatakan pemerintah perlu mulai menggeser strategi pariwisata dari sekadar mengejar jumlah kunjungan menuju pariwisata berkualitas atau quality tourism.
Ia menilai wisatawan asing kini lebih mempertimbangkan kualitas layanan, digitalisasi, keamanan, hingga kenyamanan selama berada di Indonesia dibanding kemudahan bebas visa.
“Kita harus terus mendorong pergeseran strategi pariwisata dari sekadar mengejar jumlah kunjungan (mass tourism) menjadi fokus pada kualitas, pengalaman, keberlanjutan lingkungan, dan dampak ekonomi yang lebih besar,” ujarnya.
Menurut dia, konsep quality tourism juga harus mampu menghadirkan pengalaman unik serta memberikan dampak ekonomi yang lebih luas bagi masyarakat sekitar destinasi wisata.
Kebijakan Pariwisata Disebut Harus Berdampak ke Ekonomi Masyarakat
Chusnunia menegaskan pengembangan pariwisata berkualitas sejalan dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025-2029 yang menitikberatkan pada keberlanjutan sektor wisata.
“Quality tourism ini bukan hanya tentang jumlah kunjungan, tetapi bagaimana daya saing destinasi yang kita miliki dapat memberikan pengalaman yang unik, bernilai tinggi, berkelanjutan, dan yang juga tidak kalah penting adalah berdampak pada perekonomian masyarakat,” ucapnya.
Ia berharap evaluasi kebijakan bebas visa dapat mendukung penguatan sektor pariwisata nasional sekaligus menjaga keamanan dan kenyamanan wisatawan asing selama berada di Indonesia.
- Penulis :
- Aditya Yohan
