Pantau - Menteri Sosial Saifullah Yusuf mengatakan terdapat lebih dari 470 ribu Keluarga Penerima Manfaat (KPM) baru yang mulai menerima bantuan sosial pada triwulan kedua tahun 2026 berdasarkan hasil pemutakhiran Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN).
"Untuk triwulan kedua ini ada lebih dari 470.000 KPM baru yang mendapatkan bantuan, di mana mereka belum mendapatkan bantuan pada triwulan pertama," ujar Saifullah Yusuf dalam rapat tingkat menteri di Jakarta, Sabtu.
Mensos menjelaskan penyaluran bantuan tersebut merujuk pada DTSEN yang terus dimutakhirkan bersama Badan Pusat Statistik (BPS) dan pemerintah daerah sebagai pedoman penyaluran bantuan melalui Kementerian Sosial.
Ia menekankan pentingnya dukungan teknologi dan sumber daya manusia di tingkat akar rumput untuk memastikan akurasi data kemiskinan.
Kemensos Libatkan Puluhan Ribu Operator Data Desa
Saifullah Yusuf mengatakan saat ini pemerintah telah memiliki lebih dari 70 ribu operator data desa yang terhubung melalui aplikasi SIK-NG (Sistem Informasi Kesejahteraan Sosial Next Generation).
"Alhamdulillah, sekarang kita telah memiliki lebih dari 70 ribu operator data desa, yang mana melalui aplikasi SIK-NG ini sudah terhubung dengan Dinsos kabupaten/kota, Dinsos provinsi, dengan Kementerian Sosial, dan dengan DTSEN yang dikelola langsung oleh BPS," ungkapnya.
Melalui sistem tersebut, pemerintah dapat mengukur usulan serta memantau perkembangan sosial ekonomi setiap keluarga penerima manfaat secara nyata.
Mensos menambahkan keberadaan operator desa mempermudah masyarakat yang memerlukan aktivasi maupun pembaruan data secara cepat.
BPS Catat Jumlah Penduduk dalam DTSEN Capai 289 Juta Orang
Sementara itu, Kepala BPS Amalia Adininggar Widyasanti melaporkan tingkat kemiskinan per September 2025 berada di angka 8,25 persen.
Menurut Amalia, tingkat kemiskinan ekstrem tercatat sebesar 0,78 persen.
"Hingga triwulan kedua 2026, jumlah penduduk yang teregistrasi dalam DTSEN yang telah direkonsiliasi dengan data Dukcapil tercatat sebanyak 289 juta orang," kata Amalia.
Data tersebut menjadi dasar pemerintah dalam memperkuat akurasi penyaluran bantuan sosial kepada masyarakat yang berhak menerima manfaat.
- Penulis :
- Ahmad Yusuf
