HOME  ⁄  Nasional

Pemkab Cianjur Evaluasi Tata Ruang untuk Tangani Banjir Dataran Tinggi

Oleh Gerry Eka
SHARE   :

Pemkab Cianjur Evaluasi Tata Ruang untuk Tangani Banjir Dataran Tinggi
Foto: (Sumber:

Pantau - Pemerintah Kabupaten Cianjur berkoordinasi dengan Pemerintah Provinsi Jawa Barat untuk menangani banjir di dataran tinggi Cianjur melalui evaluasi tata ruang dan pengelolaan kawasan hulu.

Bupati Cianjur Mohammad Wahyu Ferdian mengatakan langkah tersebut diharapkan dapat memperbaiki tata kelola lingkungan serta menjaga keseimbangan ekosistem di wilayah dataran tinggi Cianjur, terutama wilayah utara.

Pemerintah daerah menaruh perhatian serius terhadap banjir di dataran tinggi karena sebelumnya wilayah tersebut dikenal relatif aman dari banjir.

Alih fungsi lahan disebut menjadi salah satu penyebab meningkatnya risiko banjir di wilayah hulu.

“Ini sangat mengkhawatirkan, karena wilayah dataran tinggi terjadi banjir, karena hasil kajian menunjukkan perubahan fungsi lahan dari tanaman keras menjadi perkebunan sayuran berdampak terhadap menurunnya daya serap tanah,” kata Mohammad Wahyu Ferdian.

Lahan yang sebelumnya ditanami kopi dan teh banyak dialihfungsikan menjadi lahan pertanian sayuran.

Kondisi tersebut memicu meningkatnya lintasan air saat hujan deras sehingga memperbesar potensi banjir yang mengenangi perkampungan di bawahnya.

Hasil kajian lintas dinas menunjukkan alih fungsi lahan dari tanaman keras menjadi perkebunan sayuran menjadi faktor paling menonjol penyebab erosi.

Erosi menyebabkan air langsung mengenangi perkampungan warga di kaki gunung.

Bupati Wahyu menegaskan pembangunan dan aktivitas ekonomi harus tetap memperhatikan kelestarian lingkungan agar risiko bencana dapat ditekan.

Ia meminta pembukaan lahan pertanian diikuti dengan penanaman pohon keras agar tanah mampu menyerap air.

“Harapan kami langkah bersama dengan pemerintah provinsi dapat memperbaiki tata ruang dan pengelolaan kawasan, sehingga manfaatnya dapat dirasakan masyarakat Cianjur,” ujar Mohammad Wahyu Ferdian.

Sebelumnya, Pemerintah Provinsi Jawa Barat memberikan upah Rp2 juta per bulan kepada petani di bawah kaki Gunung Gede Pangrango yang beralih dari berladang menjadi menanam pohon.

Program tersebut dilakukan sebagai upaya pelestarian alam guna mencegah terjadinya bencana.

Penulis :
Gerry Eka