Pantau - Badan Gizi Nasional (BGN) mengungkap penyebab Kepala Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) Mimbaan 002 di Kabupaten Situbondo, Jawa Timur, tidak menerima gaji selama empat bulan karena belum melengkapi berkas pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK).
Koordinator BGN Wilayah Situbondo M Haikal Rizky mengatakan persoalan tersebut terjadi akibat kesalahan administrasi perorangan saat proses pengajuan PPPK.
"Permasalahan gaji Kepala SPPG Mimbaan 002 ini merupakan kesalahan administrasi perorangan, dimana yang bersangkutan tidak melengkapi berkas saat tes PPPK, dan sudah sering kali diingatkan," ujar Haikal di Situbondo, Selasa.
BGN Sebut Berkas Sudah Dilengkapi
Haikal menjelaskan Kepala SPPG Mimbaan 002 kini telah melengkapi dokumen PPPK yang dibutuhkan dan prosesnya sudah dikomunikasikan dengan bagian sumber daya manusia BGN.
Ia menyebut saat ini pihak terkait tinggal menunggu tindak lanjut dari SDM BGN ke Badan Kepegawaian Negara untuk penerbitan Nomor Induk Pegawai (NIP).
Menurut Haikal, kasus serupa tidak hanya terjadi di Situbondo, melainkan juga dialami sekitar seratus Kepala SPPG di berbagai daerah di Indonesia.
"Sejak bulan pertama (Februari) tidak menerima gaji, sudah kami sampaikan agar komunikasi kepada tim administrasi di pusat, karena semua Kepala SPPG ini digaji oleh BGN Pusat," kata Haikal.
Kepala SPPG Akui Gunakan Tabungan Istri
Sementara itu, Kepala SPPG Mimbaan 002 Situbondo Danar Ananta Anullah mengaku tidak menerima gaji sejak Februari hingga Mei 2026.
Ia mengatakan kebutuhan sehari-hari selama empat bulan terakhir ditopang dari tabungan milik istrinya.
"Saya sendiri kurang tahu alasannya apa, kenapa tidak digaji, selama empat bulan ini untuk kebutuhan sehari-hari menggunakan uang tabungan istri, dan sudah hampir sebulan saya tidak masuk kerja, karena tidak digaji, tapi saya tetap absen," katanya.
Kasus tersebut muncul di tengah evaluasi program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang dijalankan pemerintah melalui jaringan SPPG di berbagai daerah.
- Penulis :
- Aditya Yohan
