Pantau - Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) berkolaborasi dengan Griffith University dan Universitas Diponegoro meluncurkan buku berjudul Climate Change, Labour and Migration in Indonesia yang mengulas dampak perubahan iklim terhadap perempuan dan anak sebagai kelompok paling rentan di wilayah pesisir Pulau Jawa.
Buku tersebut merupakan kumpulan hasil kajian yang dilakukan di Daerah Khusus Jakarta, Semarang, Pekalongan, dan Demak dengan fokus pada persoalan penurunan tanah, banjir pasang surut, kenaikan suhu, penurunan ekonomi, sanitasi buruk, krisis air bersih dan limbah, penyakit, hingga migrasi dan relokasi masyarakat.
Dampak Perubahan Iklim terhadap Kelompok Rentan
Pelaksana Tugas Kepala Organisasi Riset Ilmu Pengetahuan Sosial dan Humaniora BRIN Muhammad Najib Azca mengatakan perubahan iklim telah menjadi tantangan lintas sektor yang memengaruhi ekonomi politik, sosial-ekonomi, hingga migrasi masyarakat.
“Buku ini menegaskan bahwa perubahan iklim merupakan tantangan lintas sektor yang mencakup ekonomi politik, sosial-ekonomi, dan migrasi, yang dapat direspons melalui penguatan sektor pertanian dan struktur komunitas di tingkat domestik, khususnya bagi perempuan dan anak sebagai kelompok yang sering menghadapi beban ganda dalam ketahanan iklim,” ungkap Najib.
Najib menjelaskan penguatan sektor pertanian dan struktur komunitas domestik menjadi langkah penting untuk meningkatkan ketahanan iklim, terutama bagi perempuan dan anak yang menghadapi dampak paling besar saat bencana terjadi.
Dalam penelitian tersebut ditemukan sekitar 80 persen perempuan mengalami penurunan pendapatan signifikan akibat banjir, kenaikan permukaan laut, dan penurunan tanah.
Kajian juga menyoroti kondisi banjir yang memicu tidak terpenuhinya hak-hak dasar masyarakat, termasuk akses pendidikan, kesehatan, nutrisi, dan perlindungan anak.
Najib berharap buku tersebut dapat memperkaya pembahasan ekonomi sekaligus menghasilkan rekomendasi kebijakan berbasis riset untuk mendukung pengambilan keputusan pemerintah dan memperkuat kolaborasi berkelanjutan antar pihak.
Rekomendasi Kebijakan dan Penguatan Adaptasi Iklim
Peneliti BRIN Laely Nurhidayah mengatakan buku tersebut menjadi bagian dari keberhasilan riset bersama KONEKSI yang telah berkontribusi terhadap ruang lingkup kebijakan Indonesia terkait kerja paksa, migrasi, dan dampaknya bagi kelompok rentan.
Laely menyebut salah satu rekomendasi utama penelitian adalah merevisi Undang-Undang Penanggulangan Bencana Nomor 24 Tahun 2007 agar penurunan tanah dapat dikategorikan sebagai bencana.
“Salah satu rekomendasi yang kami susun dalam penelitian ini adalah melakukan revisi dari Undang-Undang Penanggulangan Bencana No. 24/2007 untuk mengkategorikan tinjauan literatur sistematis dan penurunan tanah sebagai bencana dan memasukkan perlindungan sosial yang adaptif terhadap perubahan iklim,” kata Laely.
Direktur Adaptasi Perubahan Iklim Kementerian Lingkungan Hidup Franky Zamzani mengingatkan pentingnya penguatan aksi adaptasi perubahan iklim di tengah tantangan sosial-ekonomi yang semakin kompleks.
Franky menegaskan mitigasi dan adaptasi perubahan iklim harus berjalan beriringan melalui penguatan komitmen pemerintah dalam penyusunan Rencana Adaptasi Nasional atau RAN.
Menurut Franky, RAN disusun untuk mengintegrasikan ketahanan iklim ke dalam perencanaan pembangunan di berbagai sektor dan tingkat pemerintahan.
Ia menilai proses adaptasi perubahan iklim harus didukung pemahaman yang kuat terhadap kondisi sosial masyarakat terdampak langsung agar kebijakan yang disusun lebih tepat sasaran.
Franky mengatakan buku tersebut dapat memperluas diskusi mengenai perubahan iklim agar tidak hanya dipahami melalui statistik dan bahasa kebijakan semata.
Ia menekankan perubahan iklim juga merupakan persoalan sosial, ekonomi, dan hak asasi manusia yang membutuhkan perhatian lintas sektor.
- Penulis :
- Leon Weldrick
