Pantau - Komisi V DPR RI mendorong percepatan program perumahan bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) melalui penguatan Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS), pembangunan rumah susun, rumah khusus, serta optimalisasi pemanfaatan lahan negara untuk hunian rakyat.
Dorongan tersebut disampaikan dalam rapat kerja Komisi V DPR RI bersama Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Maruarar Sirait dan jajaran terkait evaluasi pelaksanaan APBN Tahun Anggaran 2026 serta pembahasan hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI.
Wakil Ketua Komisi V DPR RI Roberth Rouw menekankan pentingnya sinergi lintas sektor untuk mempercepat pembangunan perumahan nasional.
“Meningkatkan koordinasi sinkronisasi dan integrasi program perumahan dan kawasan permukiman dengan pemerintah daerah, lembaga pembiayaan, badan usaha dan seluruh pemangku kepentingan guna mendukung percepatan program perumahan pembangunan hunian tetap pasca bencana, serta penguatan akses pembiayaan perumahan bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR),” ujar Roberth.
Pengawasan Program Perumahan Diminta Diperkuat
Komisi V DPR meminta Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman memperkuat pengawasan internal, tata kelola kelembagaan, serta monitoring dan evaluasi terhadap seluruh program perumahan.
Pengawasan tersebut difokuskan pada program BSPS, rumah susun, rumah khusus, Prasarana Sarana dan Utilitas Umum (PSU), penanganan kawasan kumuh, serta sanitasi yang berdampak langsung kepada masyarakat.
Roberth menegaskan percepatan pelaksanaan program perumahan diperlukan untuk meningkatkan kualitas hunian dan mengurangi jumlah rumah tidak layak huni di berbagai daerah.
“Komisi V DPR RI sepakat dengan Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman untuk mempercepat pelaksanaan program BSPS dan program perumahan lainnya guna meningkatkan kualitas hunian masyarakat, mengurangi rumah tidak layak huni, serta mendukung pemerataan pembangunan kawasan permukiman, khususnya bagi masyarakat berpenghasilan rendah,” tandasnya.
Optimalisasi Lahan Negara dan Tindak Lanjut Temuan BPK
Selain mendorong percepatan program, Komisi V DPR juga meminta kementerian segera menindaklanjuti rekomendasi BPK RI yang mencakup 36 temuan dan 106 rekomendasi hasil pemeriksaan.
Tindak lanjut tersebut meliputi penyelesaian administrasi, peningkatan pengendalian internal, optimalisasi pengawasan pekerjaan fisik dan penyaluran bantuan, pemulihan kerugian negara, serta pelaporan perkembangan secara berkala kepada DPR.
Komisi V juga menilai pemanfaatan lahan milik negara perlu dioptimalkan untuk mendukung pembangunan perumahan rakyat dan mengurangi backlog perumahan nasional.
“Memberdayakan lahan-lahan milik negara yang akan digunakan untuk pembangunan perumahan dalam rangka mengurangi angka backlog perumahan utamanya untuk MBR,” pungkas Roberth.
- Penulis :
- Ahmad Yusuf
