Pantau - Kepala Staf Kepresidenan Jenderal TNI (Purn.) Dudung Abdurachman mengungkapkan pergantian Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) oleh Presiden Prabowo Subianto dilakukan untuk memperkuat transparansi, akuntabilitas, dan pengawasan Program Makan Bergizi Gratis (MBG).
Evaluasi Mendalam Jadi Dasar Keputusan Presiden
Dudung menjelaskan keputusan tersebut diambil setelah Presiden menerima dan mencermati berbagai informasi terkait pelaksanaan program MBG.
"Saya punya keyakinan bahwa Bapak Presiden sudah lama mendengar informasi, mencermati, menganalisa, mengevaluasi berbagai sumber yang masuk ke beliau. Sehingga langkah yang tepat saya yakin ini untuk perbaikan ke depannya sehingga di BGN itu semakin transparan, akuntabel," ujar Dudung.
Menurut Dudung, langkah tersebut merupakan bagian dari upaya pembenahan agar program prioritas pemerintah tetap bersih dari praktik korupsi dan penyimpangan.
Program MBG merupakan salah satu agenda utama pemerintah yang bertujuan meningkatkan kualitas gizi masyarakat, terutama bagi anak-anak sekolah.
Pergantian pimpinan BGN terjadi setelah Kejaksaan Agung melakukan penggeledahan di kantor BGN pada Rabu (3/6), sehari setelah pengumuman pencopotan sejumlah pimpinan lembaga tersebut.
Dudung menilai berbagai informasi yang diterima Presiden menjadi bahan evaluasi penting dalam menentukan langkah perbaikan di tubuh BGN.
Fokus Benahi Tata Kelola dan Sistem Manajemen
Dudung mengungkapkan dirinya pernah melakukan inspeksi mendadak ke lapangan sekitar satu bulan lalu dan menemukan sejumlah ketimpangan dalam pelaksanaan program.
Meski demikian, ia menilai secara umum banyak aspek program yang telah berjalan dengan baik.
"Presiden inginnya sempurna bahwa semua itu tidak ada terjadi sedikit pun ada yang menyimpang dari program beliau," katanya.
Menurut Dudung, perbaikan ke depan tidak hanya berfokus pada distribusi makanan, tetapi juga pada tata kelola dan sistem manajemen yang mendukung pelaksanaan program secara menyeluruh.
"Kalau saya lebih banyak melihat itu adalah bagaimana manajemennya sebetulnya yang harus diperbaiki," ungkap Dudung.
Ia menambahkan pengawasan perlu diperkuat pada seluruh rantai pelaksanaan program, mulai dari pengelola yayasan hingga Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG).
Langkah tersebut dinilai penting untuk menutup celah penyimpangan yang berpotensi memengaruhi kualitas layanan dan pemenuhan gizi bagi masyarakat penerima manfaat.
Kantor Staf Presiden memastikan akan terus mengawal pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis secara objektif guna menjaga kepercayaan publik terhadap penggunaan anggaran negara.
- Penulis :
- Aditya Yohan
