Pantau - Wakil Ketua Komisi IX DPR RI Charles Honoris menyambut baik kebijakan Badan Gizi Nasional (BGN) yang melakukan moratorium pembangunan dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) baru serta mengalihkan fokus program Makan Bergizi Gratis (MBG) dari kuantitas menuju kualitas layanan.
Moratorium Dinilai Tepat untuk Pembenahan Program
Charles menilai kebijakan moratorium pembangunan dapur baru menjadi langkah penting yang selama ini dinantikan DPR guna memastikan program MBG berjalan lebih efektif, efisien, dan memberikan dampak nyata terhadap perbaikan status gizi masyarakat.
"Moratorium pembangunan dapur baru patut didukung sebagai kesempatan bagi BGN untuk melakukan evaluasi menyeluruh terhadap tata kelola program," ungkap Charles dalam keterangan yang diterima di Jakarta, Senin (8/6/2026).
Ia menegaskan moratorium harus dimanfaatkan BGN untuk memperbaiki prosedur operasional standar (SOP), meningkatkan kualitas sumber daya manusia, serta memastikan seluruh dapur yang telah beroperasi memenuhi standar keamanan pangan dan kualitas gizi.
Charles juga menilai langkah menahan ekspansi program di tengah tekanan keuangan negara merupakan kebijakan yang bijaksana dan bertanggung jawab.
"Kami juga menilai langkah refocusing penerima manfaat merupakan kebijakan yang rasional dan berbasis kebutuhan," ujarnya.
Menurutnya, program MBG seharusnya difokuskan kepada kelompok yang benar-benar membutuhkan, seperti balita, anak usia sekolah dari keluarga rentan, ibu hamil, ibu menyusui, dan masyarakat di wilayah dengan prevalensi masalah gizi tinggi.
DPR Dorong Model Dapur Berbasis Sekolah
Selain mendukung penajaman sasaran penerima manfaat, Komisi IX DPR juga mendorong transformasi model penyediaan MBG dari dapur SPPG terpusat menjadi school-based kitchen atau dapur berbasis sekolah.
Charles menilai model tersebut memungkinkan pengelolaan yang lebih dekat dengan penerima manfaat, memanfaatkan fasilitas sekolah yang sudah tersedia, mengurangi biaya distribusi, serta memperkuat pengawasan kualitas makanan.
"Pendekatan school-based kitchen juga lebih sejalan dengan tujuan utama MBG sebagai intervensi gizi. Sekolah dapat berperan lebih aktif dalam memastikan kualitas makanan, edukasi gizi, serta pemantauan kondisi peserta didik yang menjadi sasaran program," katanya.
Ia menegaskan keberhasilan program MBG tidak hanya diukur dari jumlah penerima manfaat, tetapi juga dari kemampuan program dalam menurunkan angka masalah gizi, meningkatkan kesehatan anak, dan memperbaiki kualitas sumber daya manusia Indonesia.
"Oleh karena itu, langkah moratorium, penajaman sasaran penerima manfaat, dan penguatan kualitas layanan yang saat ini ditempuh BGN layak mendapatkan dukungan dari seluruh pemangku kepentingan," ujar Charles.
- Penulis :
- Aditya Yohan
