Pantau - Pemangkasan signifikan anggaran Kementerian Pekerjaan Umum (PU) memicu kekhawatiran terhadap kelangsungan program strategis, terutama di sektor irigasi dan penyediaan air bersih yang bersentuhan langsung dengan kebutuhan masyarakat.
Anggota Komisi V DPR RI dari Fraksi NasDem, Erna Sari Dewi, menilai penurunan pagu indikatif tersebut berpotensi menghambat berbagai target pembangunan, termasuk agenda swasembada pangan yang tengah didorong pemerintah.
Menyoroti disparitas anggaran, Erna mengungkapkan kebutuhan Kementerian PU mencapai Rp219,81 triliun, sementara alokasi yang tersedia hanya sekitar Rp98,47 triliun atau kurang dari setengahnya.
“Perhatian saya sangat mendalam terkait penurunan yang ekstrem terhadap fiskal di Kementerian PU. Kebutuhan anggarannya Rp219,81 triliun, tetapi pagu indikatifnya hanya Rp98,47 triliun. Disparitasnya sangat besar,” kata Erna kepada wartawan usai rapat di Kompleks Parlemen, Jakarta, Kamis (11/6/2026).
Kondisi tersebut, lanjutnya, berisiko membuat sejumlah program pembangunan tidak berjalan optimal, mulai dari infrastruktur berbasis masyarakat hingga pembangunan irigasi dan jembatan.
Lebih jauh, Erna menyoroti penurunan anggaran pada sektor sumber daya air, khususnya irigasi, yang mencapai 61 persen. Ia menilai kebijakan ini tidak sejalan dengan target peningkatan produksi pangan nasional.
“Bagaimana kita bisa menggaungkan swasembada pangan jika anggaran irigasi berkurang sampai 61 persen? Jika irigasi tidak dibangun, bagaimana petani dapat meningkatkan hasil panennya?” ujarnya.
Tak hanya itu, penurunan anggaran sektor Cipta Karya hingga 66 persen juga dinilai berdampak pada layanan dasar, termasuk penyediaan air bersih yang berkaitan erat dengan kesehatan masyarakat.
Menekankan kaitan sektor tersebut dengan isu kesehatan, ia mengingatkan program air bersih memiliki peran penting dalam upaya penanganan stunting dan peningkatan kualitas hidup masyarakat.
“Pemerintah terus berbicara soal penanganan stunting dan peningkatan kesehatan masyarakat. Namun, jika program air bersih berkurang secara signifikan, bagaimana target-target tersebut bisa tercapai?” kata Erna.
Dalam situasi keterbatasan fiskal, ia mendorong pemerintah untuk menyusun ulang prioritas anggaran dengan lebih selektif, terutama pada program yang memberikan dampak langsung kepada masyarakat.
Sebagai gambaran, target pembangunan irigasi yang sebelumnya direncanakan mencakup sekitar 12 ribu hektare kini menyusut drastis menjadi sekitar 411 hektare. Sementara itu, kapasitas Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) yang semula ditargetkan 3.300 liter per detik kini hanya sekitar 300 liter per detik.
Menggarisbawahi pentingnya kebutuhan dasar masyarakat, Erna kembali menekankan keterkaitan antara ketersediaan air bersih dengan kualitas layanan kesehatan.
“Bagaimana kita mau berbicara soal pelayanan kesehatan dan penurunan stunting jika kebutuhan air bersih masyarakat tidak terpenuhi?” ujarnya.
Komisi V DPR RI, kata dia, akan melanjutkan pembahasan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian/Lembaga (RKA-KL) bersama jajaran Kementerian PU untuk menentukan program prioritas yang dinilai paling strategis.
Ia juga mendorong pemerintah mempertimbangkan sumber pembiayaan alternatif untuk proyek besar seperti jalan tol melalui skema investasi, agar anggaran negara dapat difokuskan pada program yang langsung dirasakan masyarakat.
“Kita harus memilih program yang benar-benar strategis dan dirasakan manfaatnya oleh rakyat. Jangan sampai program yang langsung menyentuh masyarakat justru terabaikan,” pungkasnya.
- Penulis :
- Khalied Malvino
- Editor :
- Khalied Malvino
