Pantau - Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Nusron Wahid menginginkan target Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) pada 2027 ditambah sebagai bagian dari upaya memperluas kepastian hukum hak atas tanah masyarakat melalui pendaftaran tanah secara lengkap berbasis wilayah.
Prioritas Penambahan Target PTSL dan Sertifikasi Perumahan
Nusron Wahid menyampaikan bahwa prioritas Kementerian ATR/BPN pada tahun ini hingga tahun depan tidak hanya berfokus pada PTSL, tetapi juga penambahan sertifikasi tanah di sektor perumahan bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR).
Ia mengungkapkan, “Pertama, soal prioritas PTSL pada tahun 2027 supaya ditambah. Pada tahun ini dan juga tahun depan, prioritas kami tidak hanya PTSL, tetapi juga penambahan sertifikasi per sektor, yakni sektor perumahan bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR).”
PTSL dijalankan dengan pendekatan berbasis wilayah desa untuk mewujudkan pendaftaran tanah secara lengkap dalam satu kawasan secara bersamaan.
Melalui program tersebut, seluruh bidang tanah dalam satu desa didaftarkan serentak, termasuk rumah tinggal, lahan pertanian, lahan perkebunan, tanah wakaf, tempat ibadah, dan area pemakaman.
Sertifikasi Gratis Dukung Program Tiga Juta Rumah
Kementerian ATR/BPN juga menyiapkan skema sertifikasi gratis bagi masyarakat yang belum terjangkau PTSL, khususnya di sektor perumahan.
Nusron menjelaskan, “Kalau PTSL berbasis wilayah desa, maka seluruh bidang tanah dalam satu desa didaftarkan secara bersamaan. Namun, bagi masyarakat yang belum terjangkau PTSL, khususnya di sektor perumahan, kami menyiapkan skema sertifikasi gratis. Ini merupakan bagian dari dukungan terhadap program Tiga Juta Rumah agar MBR memperoleh kepastian hukum atas rumah yang mereka tempati.”
Program sertifikasi gratis tersebut menjadi bagian dari dukungan terhadap Program Tiga Juta Rumah yang dicetuskan Presiden Prabowo Subianto dan ditujukan agar masyarakat berpenghasilan rendah memperoleh kepastian hukum atas rumah yang mereka tempati.
Selain melalui PTSL, Kementerian ATR/BPN juga menjalankan program sertifikasi rumah khusus bagi MBR untuk menjangkau masyarakat yang belum memperoleh fasilitas melalui PTSL.
Pada 2026, Kementerian ATR/BPN mendapat target menyertifikasi satu juta rumah milik masyarakat berpenghasilan rendah.
Dalam pelaksanaannya, kementerian membuka ruang kolaborasi dengan pemerintah daerah serta anggota DPR RI untuk mengidentifikasi masyarakat yang memenuhi syarat sebagai penerima program.
Rumah milik masyarakat berpenghasilan rendah yang belum memiliki sertifikat dapat diusulkan mengikuti program sertifikasi gratis tersebut.
Rumah yang menerima program bedah rumah pada periode 2016–2025 dan belum bersertifikat juga dapat diusulkan menjadi peserta program sertifikasi gratis.
- Penulis :
- Arian Mesa
