Pantau - Menteri Lingkungan Hidup/Kepala Badan Pengendalian Lingkungan Hidup Moh. Jumhur Hidayat mencanangkan gerakan nasional penanaman bambu untuk mendukung rehabilitasi lahan kritis sebagai bagian dari program tobat ekologis nasional saat menghadiri kegiatan penanaman bambu bersama Yayasan Bambu Indonesia di Cibinong, Kabupaten Bogor, Minggu, 14 Juni 2026.
Gerakan Nasional Penanaman Bambu
Jumhur menegaskan bahwa pelestarian lingkungan tidak dapat hanya mengandalkan pemerintah, melainkan harus menjadi gerakan bersama seluruh masyarakat.
"Gerakan lingkungan bukan gerakan milik pemerintah saja, tapi justru yang utama adalah milik masyarakat," ungkapnya.
Ia menilai kegiatan penanaman bambu oleh komunitas dan masyarakat menjadi bukti kolaborasi yang baik antara pemerintah dengan kelompok peduli lingkungan dalam menjaga kelestarian alam.
Pemerintah berkomitmen terus mendorong gerakan serupa di berbagai daerah karena dinilai memberikan manfaat besar bagi rehabilitasi lingkungan sekaligus pemberdayaan masyarakat.
Jumhur menyampaikan pemerintah membutuhkan ketersediaan bibit bambu dalam jumlah besar untuk mendukung program pemulihan lingkungan secara nasional.
"Sekarang mungkin baru sekitar 5.000 bambu yang ditanam di sini, tetapi nanti bisa jutaan, bahkan puluhan juta bambu ditanam dari Sabang sampai Merauke," ujarnya.
Gerakan penanaman bambu dipandang sebagai salah satu upaya memulihkan lahan kritis di Indonesia yang luasnya diperkirakan mencapai sekitar 12,4 juta hektare.
Kementerian Lingkungan Hidup akan membangun kolaborasi dengan berbagai pihak, termasuk komunitas dan pegiat bambu, untuk memastikan ketersediaan bibit.
"Kita memerlukan banyak bibit bambu dan banyak orang yang mengerti masalah bambu. Ini kerja besar," kata Jumhur.
Dorong Rehabilitasi Mangrove dan Hutan Kota
Selain fokus pada penanaman bambu, pemerintah juga terus mendorong rehabilitasi kawasan mangrove yang mengalami kerusakan di berbagai wilayah Indonesia.
Dari total sekitar 3,4 juta hektare mangrove di Indonesia, sekitar 700 ribu hektare dilaporkan mengalami kerusakan.
Menurut Jumhur, mangrove memiliki kemampuan menyerap karbon dioksida hingga empat kali lebih besar dibandingkan vegetasi biasa serta memiliki nilai ekonomi bagi masyarakat pesisir.
"Mangrove bisa menjadi sumber nafkah masyarakat. Kalau mangrovenya bagus, banyak kegiatan ekonomi yang bisa dilakukan, mulai dari kepiting, ikan, hingga produk olahan lainnya," jelasnya.
Dalam kesempatan tersebut, Jumhur juga mengapresiasi program Pemerintah Kabupaten Bogor yang menargetkan pembangunan hutan kota minimal satu hektare di setiap kecamatan.
Pemerintah pusat menyatakan siap mendukung penyediaan bibit melalui skema kolaborasi dengan berbagai pihak.
"Saya menghormati semangat Pak Bupati. Kalau bisa dua hektare atau lima hektare tentu lebih baik, tetapi minimal satu hektare tetap kita hargai," tuturnya.
Pemerintah memiliki target jangka panjang untuk menanam sekitar dua miliar pohon sebagai bagian dari upaya pemulihan lingkungan dan peningkatan kualitas ekosistem nasional.
- Penulis :
- Gerry Eka
