Komisi VIII DPR Ingatkan Potensi Kenaikan Biaya Haji 2027 dan Dorong Efisiensi Layanan

Pantau - Komisi VIII DPR RI mengingatkan potensi kenaikan Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH) 2027 akibat meningkatnya sejumlah komponen biaya sehingga pemerintah diminta melakukan evaluasi menyeluruh dan meningkatkan efisiensi agar beban jamaah tetap dapat dipertahankan.

DPR Soroti Potensi Kenaikan BPIH

Ketua Komisi VIII DPR RI Marwan Dasopang mengatakan kenaikan sejumlah komponen biaya di dalam negeri maupun di Arab Saudi berpotensi mendorong naiknya biaya penyelenggaraan ibadah haji.

“Kalau hitung-hitungan angka-angka kebutuhan yang harus kita selesaikan kewajiban penyelenggara ibadah haji, rasanya ongkos haji akan naik,” ujar Marwan saat membuka Rakernas Evaluasi Penyelenggaraan Ibadah Haji 2026 di Asrama Haji Pondok Gede, Jakarta, Sabtu.

Marwan menegaskan Komisi VIII DPR RI bersama Kementerian Haji dan Umrah akan mengkaji berbagai skema agar kenaikan biaya dapat ditekan.

Ia menilai pemerintah perlu merumuskan komponen biaya yang masih dapat diefisiensi, termasuk mengevaluasi layanan akomodasi tanpa mengurangi kualitas pelayanan, sementara biaya penerbangan memiliki keterbatasan karena dipengaruhi ketentuan maskapai.

Evaluasi Kapasitas Mina dan Pelayanan Haji

Marwan juga menyoroti keterbatasan kapasitas di Mina yang hingga kini masih menjadi tantangan dalam penyelenggaraan ibadah haji.

“Tantangan yang berat bagi kita, Mina itu tidak pernah bertambah. Berharap bertambah kuota, tapi area (Mina) tidak pernah bertambah,” katanya.

Menurut Marwan, penerapan skema Tanazul bagi sebagian jamaah menjadi salah satu upaya mengurangi kepadatan di Mina sehingga pemerintah perlu merumuskan kapasitas pelaksanaannya secara optimal.

Sementara itu, Menteri Haji dan Umrah Mochamad Irfan Yusuf meminta Rakernas Evaluasi Penyelenggaraan Ibadah Haji 2026 menjadi forum terbuka untuk mengidentifikasi berbagai kekurangan sebagai dasar perbaikan pelayanan.

“Rakernas Evaluasi Penyelenggaraan Haji Tahun 2026 ini tentu menjadi peluang, kesempatan untuk kita bisa menemukan berbagai kekurangan-kekurangan yang telah dan sedang kita laksanakan untuk menjadi bagian perbaikan pelayanan haji ke depan,” ungkap Irfan.