Pantau - Wakil Menteri Luar Negeri RI Arif Havas Oegroseno mengapresiasi peluncuran Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Persatuan Purnawirawan Angkatan Laut (PPAL) karena dinilai menjadi langkah penting untuk memperkuat pendampingan hukum di sektor maritim dalam seminar maritim "Strategi Penguatan Industri Maritim Nasional Menghadapi Dinamika Global" yang diselenggarakan PPAL di Jakarta pada Selasa, 7 Juli 2026.
Sengketa Maritim Memerlukan Keahlian Khusus
Havas mengatakan persoalan hukum di bidang kelautan dan pelayaran internasional memiliki karakteristik serta tantangan yang berbeda dibandingkan bidang hukum lainnya.
Ia mengungkapkan, "Kalau urusan kapal ini perlu satu keahlian khusus. Makanya PPAL dan juga kantor hukum yang baru diluncurkan itu tepat sekali, karena ini nggak mudah. (Urusan) laut itu susah."
Menurut Havas, berbagai perkara di Pengadilan Hukum Laut Internasional di Hamburg menunjukkan kompleksitas sengketa maritim yang melibatkan berbagai aspek hukum lintas negara.
Ia menjelaskan salah satu contohnya adalah kasus kapal yang ditahan oleh negara lain ketika negara pemilik kapal dapat berbeda dengan negara tempat kapal didaftarkan atau negara bendera (flag state).
Havas mengungkapkan, "Jadi ada elemen-elemen yang khusus kalau mengenai sengketa komersial yang terkait flag state (negara tempat sebuah kapal komersial didaftarkan) yang berbeda dengan negara pemilik."
Dinamika Selat Hormuz dan Peran LBH PPAL
Havas juga mencontohkan kondisi pelayaran di Selat Hormuz yang sempat mengalami hambatan akibat meningkatnya ketegangan setelah serangan Amerika Serikat dan Israel terhadap Iran.
Ia menjelaskan operasional kapal di kawasan tersebut bergantung pada berbagai faktor, mulai dari perizinan otoritas terkait, jaminan perlindungan asuransi, keputusan kapten kapal demi keselamatan awak kapal, hingga pertimbangan pemilik muatan dan manajemen kapal.
Menurut Havas, dalam praktiknya pemilik muatan, manajemen kapal, pemilik kapal, dan negara bendera kapal dapat merupakan pihak yang berbeda sehingga pengelolaan aspek hukum maupun operasional pelayaran internasional membutuhkan keahlian khusus.
PT Pertamina International Shipping (PIS) pada 24 Juni 2026 menyampaikan Kapal Gamsunoro berbendera Panama telah berhasil melintasi Selat Hormuz dan mencapai titik aman.
Sementara itu, Kapal Pertamina Pride berbendera Singapura masih menunggu penyelesaian proses perizinan.
Vice President Corporate Communication Pertamina Muhammad Baron mengungkapkan pada 2 Juli 2026, "Untuk Pride, sampai dengan saat ini kami sedang berproses untuk perizinannya."
Baron menjelaskan pengangkutan muatan menggunakan kapal tanker very large crude carrier (VLCC) Pertamina Pride masih tertunda karena situasi keamanan di Selat Hormuz kembali memanas.
Dalam kesempatan yang sama, PPAL secara resmi meluncurkan LBH PPAL yang bertugas memberikan pendampingan hukum kepada para purnawirawan dan insan maritim serta membela dan menjaga kehormatan bangsa.
PPAL juga meresmikan Jalasena Maritime Studies (JMS) sebagai wadah kajian yang menghimpun pengalaman para senior, akademisi, praktisi, dan pemerhati kemaritiman untuk menyusun rekomendasi strategis bagi pembangunan sektor maritim Indonesia.
- Penulis :
- Shila Glorya
