Pantau - Pemerintah Kota Bandung mengancam menjatuhkan sanksi pemberhentian tidak dengan hormat (PTDH) kepada aparatur sipil negara (ASN) yang terbukti mengorganisasi atau menggalang praktik judi daring.
Wali Kota Bandung Muhammad Farhan menyampaikan ASN yang melakukan pelanggaran ringan tetap akan melalui mekanisme pembinaan dan teguran sesuai ketentuan yang berlaku.
Ia mengungkapkan, "Kalau hanya sekali dua kali dan masih pada tahap pelanggaran ringan tentu ada mekanisme pembinaan dan teguran. Tapi kalau sudah sampai mengorganisasi atau menggalang praktik perjudian, itu langsung kami tindak tegas. Bisa diberhentikan dengan tidak hormat."
Farhan memastikan hingga saat ini belum ada laporan mengenai ASN Pemerintah Kota Bandung yang terlibat judi daring.
Meski demikian, Pemerintah Kota Bandung akan terus melakukan pengawasan terhadap ASN secara berkelanjutan.
Pemerintah Perkuat Literasi Digital dan Keuangan
Farhan mengatakan Pemerintah Kota Bandung akan memperkuat literasi digital dan literasi keuangan di kalangan ASN sebagai langkah pencegahan.
Program tersebut akan diterapkan terlebih dahulu di lingkungan ASN sebelum diperluas kepada masyarakat melalui berbagai program edukasi.
Ia mengungkapkan, "Literasi digital dan literasi keuangan akan kami pastikan dulu berjalan di lingkungan ASN. Setelah itu baru kita masuk ke wilayah-wilayah masyarakat melalui berbagai program edukasi. Pada dasarnya ini soal membangun kesadaran."
Farhan menegaskan judi daring tidak hanya berdampak pada kondisi ekonomi keluarga.
Menurutnya, judi daring juga berpotensi menimbulkan tingkat ketergantungan yang sangat tinggi.
Ia mengatakan, "Kita tahu judi online dan pinjaman online ilegal sudah masuk ke berbagai kalangan. Judi juga memiliki tingkat ketergantungan yang sangat tinggi, hampir sama seperti kecanduan terhadap narkoba dan bentuk adiksi lainnya."
Pengawasan Koperasi Simpan Pinjam Diperketat
Selain mengedepankan edukasi, Farhan menilai penguatan koperasi dapat menjadi salah satu solusi untuk menyediakan akses pembiayaan yang aman dan legal.
Langkah tersebut diharapkan dapat mencegah masyarakat terjerat pinjaman daring ilegal.
Pemerintah Kota Bandung juga mengawasi sejumlah kelompok simpan pinjam informal yang bertransformasi menjadi koperasi simpan pinjam.
Pengawasan dilakukan untuk mencegah potensi penyimpangan dan menghindari berkembangnya masalah di kemudian hari.
Farhan mengatakan, “Koperasi di Kota Bandung pemanfaatannya sudah cukup tinggi. Persoalannya, ada indikasi beberapa kelompok simpan pinjam informal bertransformasi menjadi koperasi simpan pinjam. Ini yang sedang kami awasi supaya jangan sampai berkembang menjadi masalah.”
- Penulis :
- Arian Mesa
