Pantau - Dugaan korupsi batu bara yang menimbulkan kerugian negara dalam jumlah besar serta berdampak pada pemadaman listrik di sejumlah daerah kini dalam proses penegakan hukum oleh aparat.
Perkembangan ini mendorong pengawalan ketat dari Komisi III DPR RI agar penanganan berjalan transparan dan tuntas.
"Komisi III DPR RI memberikan apresiasi dan sekaligus mendukung Kortas Tipikor Mabes Polri yang melakukan penegakan hukum pemberantasan korupsi dalam kasus korupsi batubara," ujar Ketua Komisi III DPR RI, Habiburokhman dalam konferensi persnya di ruang rapat Komisi III DPR RI, Senayan, Jakarta, Kamis (9/7/2026).
Ia kemudian menekankan pentingnya penanganan perkara secara menyeluruh dengan prinsip penegakan hukum yang terukur.
"Kasus ini harus diusut tuntas dalam koridor presisi yakni prediktif, responsibilitas, transparansi, berkeadilan, dan independen," tegasnya.
Menurutnya, dampak dari praktik korupsi di sektor energi tidak hanya menyentuh aspek fiskal, tetapi juga langsung dirasakan masyarakat.
"Korupsi batubara bukan hanya merugikan keuangan negara dalam jumlah yang sangat signifikan, tetapi juga berdampak terjadinya pemadaman listrik di beberapa daerah yang menyusahkan masyarakat," tuturnya.
Ia memastikan DPR akan terus mengawal jalannya proses hukum agar berjalan sesuai ketentuan.
"Kami akan terus mengawal kasus ini agar berjalan sebagaimana mestinya dalam koridor hukum," katanya.
Dalam kesempatan yang sama, anggota Komisi III DPR RI Sudeson Tandra mendorong soliditas aparat penegak hukum dalam menangani perkara tersebut.
"Jadi kami juga meminta kepada TNI-Polri agar solid mendukung program pemerintah dalam hal ini untuk memberantas korupsi," ucapnya.
Ia menilai korupsi merupakan kejahatan luar biasa yang harus ditangani secara serius, terutama dalam sektor strategis nasional.
"Bahwa kita semua tahu bahwa korupsi adalah extraordinary crimes," jelasnya.
Lebih lanjut, ia menegaskan pentingnya dukungan penuh terhadap penyidik agar perkara dapat dibuka secara terang.
"Solid di belakang penyidik Kortas Tipikor untuk bagaimana mengungkap perkara ini seterang-terangnya, sejelas-jelasnya," paparnya.
Ia juga menekankan prinsip kesetaraan di hadapan hukum tanpa melihat latar belakang pelaku.
"Tidak penting dia pejabat, dia pengusaha, karyawan, yang tinggi-rendah semua sama di depan hukum," tandasnya.
Menanggapi isu yang berkembang terkait nama-nama pejabat dalam perkara ini, Habiburokhman menyatakan pihaknya masih melakukan pendalaman.
"Kami terus mengamati dengan cermat perkembangan terakhir dan mencoba menjalin komunikasi, cuma memang ada beberapa hal yang belum bisa kami sampaikan karena perlu konfirmasi lagi," ungkapnya.
Ia kembali menegaskan bahwa fokus utama berada pada pembuktian hukum, bukan pada spekulasi identitas.
"Siapapun dan apapun jabatannya, jika memang ada bukti-bukti yang kuat, maka harus dimintai pertanggungjawaban," pungkasnya.
- Penulis :
- Khalied Malvino
