Pantau - Wakil Ketua DPR RI Cucun Ahmad Syamsurijal meminta Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) segera turun tangan mengatasi polemik Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) yang dirumahkan di sejumlah daerah, termasuk di Kota Tidore Kepulauan, Maluku Utara, akibat keterbatasan anggaran daerah.
DPR Desak Kemendagri Beri Kepastian bagi Daerah dan PPPK
Cucun mengatakan Kemendagri perlu menyampaikan kepada seluruh pemerintah daerah agar tidak merumahkan PPPK hanya karena keterbatasan kemampuan anggaran serta memfasilitasi kebutuhan daerah dalam pembiayaan pegawai.
Ia mengungkapkan, "Sampaikan butuh waktu berapa lama sampai ada kepastian mereka, juga nanti kalau misalkan P3K-nya ini paruh waktu, atau tadi P3K-nya yang sudah penuh waktu ada tunjangan kinerjanya harus dibebankan nanti di daerah, sampaikan oleh Kemendagri."
Menurutnya, pemerintah juga perlu mengevaluasi skema Dana Alokasi Umum (DAU) yang menjadi sumber pembiayaan gaji PPPK, khususnya bagi tenaga guru di daerah.
Ia menambahkan pemerintah harus segera memberikan kepastian kepada PPPK paruh waktu yang hingga kini masih menunggu kejelasan status.
Cucun mengatakan, "Ada juga P3K yang paruh waktu. Paruh waktu ini tadi menyampaikan aspirasi mereka. Ini kan sampai September, minta kejelasan seperti apa. Emang harus segera disikapi."
Ribuan PPPK Tidore Tolak Dirumahkan
Polemik tersebut mencuat setelah ribuan PPPK di Kota Tidore Kepulauan, Maluku Utara, berpotensi terdampak kebijakan efisiensi akibat keterbatasan anggaran pemerintah daerah.
Para PPPK melakukan aksi demonstrasi sebagai bentuk penolakan terhadap rencana perumahan pegawai karena berpotensi menghilangkan mata pencaharian mereka.
DPR berharap pemerintah pusat segera mengambil langkah konkret agar pemerintah daerah memperoleh kepastian pendanaan dan para PPPK tidak kehilangan hak serta kepastian status kerja.
- Penulis :
- Ahmad Yusuf
