Pantau - Ketua DPR RI Puan Maharani meminta pemerintah meningkatkan kesiapsiagaan nasional menyusul meningkatnya aktivitas vulkanik Gunung Anak Krakatau yang kini berstatus Level III (Siaga) demi menjamin keselamatan masyarakat dan memperkuat mitigasi bencana di kawasan Selat Sunda.
Puan Minta Mitigasi dan Sistem Peringatan Dini Diperkuat
Puan Maharani menyampaikan pemerintah harus menjadikan keselamatan masyarakat sebagai prioritas utama dalam menghadapi peningkatan aktivitas Gunung Anak Krakatau.
Ia mengungkapkan, “Kesiapsiagaan nasional dalam kebencanaan harus ditingkatkan dalam menghadapi peningkatan aktivitas Gunung Anak Krakatau. Keselamatan masyarakat harus menjadi prioritas.”
Menurut Puan, peningkatan aktivitas Gunung Anak Krakatau menjadi pengingat bahwa Indonesia sebagai negara yang berada di kawasan cincin api dunia harus terus memperkuat sistem mitigasi bencana secara menyeluruh.
Ia mengatakan, “Peningkatan aktivitas Gunung Anak Krakatau yang menunjukkan intensitas erupsi lebih tinggi menjadi pengingat bahwa Indonesia sebagai negara yang berada di kawasan cincin api dunia harus terus memperkuat sistem mitigasi bencana secara menyeluruh.”
Puan menambahkan, “Ancaman bencana geologi tidak dapat dicegah, namun dampaknya dapat diminimalkan apabila seluruh sistem kesiapsiagaan nasional bekerja secara cepat, terintegrasi, dan berbasis informasi ilmiah.”
Ia meminta pemerintah mengevaluasi kesiapan nasional, mulai dari efektivitas sistem peringatan dini, jalur evakuasi, koordinasi antarinstansi, kapasitas pemerintah daerah, hingga kesiapan masyarakat dalam merespons informasi kebencanaan.
Dorong Respons Cepat Hadapi Potensi Bencana dan Cuaca Ekstrem
Puan meminta pemerintah memastikan informasi resmi dari Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi (PVMBG), Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG), Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), serta pemerintah daerah disampaikan secara cepat, konsisten, dan mudah dipahami masyarakat.
Ia mengungkapkan, “Hal ini agar tidak menimbulkan kepanikan maupun ruang bagi penyebaran informasi yang tidak terverifikasi.”
Puan juga menyoroti peringatan BMKG mengenai potensi hujan lebat, angin kencang, dan gelombang tinggi akibat pengaruh Siklon Tropis Bavi.
Menurutnya, pemerintah harus memastikan setiap peringatan cuaca ekstrem segera diikuti langkah operasional yang terukur, termasuk aktivasi posko siaga, kesiapan logistik, perlindungan wilayah pesisir, pengaturan aktivitas transportasi laut, serta penyampaian informasi kepada masyarakat.
Ia menegaskan, “Informasi yang disampaikan BMKG harus menjadi dasar pengambilan keputusan lintas kementerian dan pemerintah daerah dalam melindungi masyarakat.”
Puan menambahkan, “Sekali lagi, perlindungan masyarakat harus menjadi prioritas utama dalam setiap kebijakan antisipasi dan penanganan bencana. Semakin cepat pemerintah mampu mengubah informasi menjadi aksi, semakin besar peluang untuk mengurangi korban jiwa, melindungi aktivitas ekonomi masyarakat, dan menjaga keberlangsungan pelayanan publik.”
- Penulis :
- Aditya Yohan
