Pantau - Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KemenPPPA) memastikan penanganan, perlindungan, serta pemenuhan hak anak yang menjadi korban dugaan pembakaran di pondok pesantren di Kabupaten Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat, terus berjalan optimal dengan mengedepankan prinsip kepentingan terbaik bagi anak.
KemenPPPA Kawal Pemulihan Korban dan Proses Hukum
Menteri PPPA Arifah Fauzi mengatakan pihaknya telah bertemu langsung dengan dua anak korban untuk memastikan hak-hak mereka terpenuhi.
"Hari ini, saya bertemu langsung dua anak yang menjadi korban untuk memastikan pemenuhan hak dan perlindungan mereka terpenuhi dengan baik," ungkapnya.
Arifah menyampaikan keprihatinan atas peristiwa yang menyebabkan satu anak meninggal dunia dan dua lainnya mengalami luka bakar serius.
Ia menegaskan KemenPPPA terus berkoordinasi dengan pemerintah daerah dan berbagai pihak untuk mengawal pemulihan korban, mulai dari layanan kesehatan, kelanjutan pendidikan, hingga pendampingan psikologis.
"Kami terus memantau perkembangan kasus ini, termasuk mendorong proses hukum yang sedang berjalan agar diselesaikan secara adil dan transparan. Korban beserta keluarganya telah mendapatkan pendampingan intensif dari pekerja sosial (Peksos) dan psikolog guna meminimalisasi dampak trauma yang dialami," ujarnya.
Korban Jalani Operasi dan Fisioterapi
Berdasarkan hasil pemantauan di lapangan, salah satu korban masih harus menjalani beberapa tindakan operasi lanjutan untuk memulihkan fungsi tubuhnya.
Sementara itu, korban lainnya dijadwalkan menjalani fisioterapi secara berkala guna memulihkan mobilitas fisik.
Sebagai bentuk dukungan terhadap proses pemulihan, KemenPPPA menyerahkan bantuan berupa sepeda listrik untuk mempermudah mobilitas kedua korban sekaligus membangkitkan semangat mereka dalam melanjutkan pendidikan.
Arifah juga memberikan motivasi secara langsung agar kedua anak tetap tegar, optimistis, dan terus berjuang meraih cita-cita di tengah proses pemulihan yang sedang dijalani.
- Penulis :
- Aditya Yohan
