Pantau - Anggota Komisi XII DPR RI Meitri Citra Wardani meminta pemerintah bersama Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas) serta PT Pertamina Patra Niaga memperkuat pengawasan distribusi bahan bakar minyak (BBM) dan LPG bersubsidi agar kelangkaan maupun antrean panjang di sejumlah SPBU tidak kembali terjadi saat Kunjungan Kerja Reses Komisi XII DPR RI ke PLN Unit Induk Distribusi (UID) Jawa Timur di Surabaya, Rabu (22/7/2026).
Komisi XII Evaluasi Distribusi BBM dan Pasokan Energi
Meitri mengatakan penguatan pengawasan diperlukan untuk menjamin ketersediaan energi sekaligus meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat.
Ia mengungkapkan, "Kehadiran Komisi XII sebagai fungsi pengawasan tidak lain untuk mengapresiasi kinerja mitra kerja, khususnya PLN di sektor kelistrikan, Pertamina di sektor BBM dan gas, serta BPH Migas yang terus memastikan pelayanan energi kepada masyarakat tetap berjalan optimal."
Meitri menjelaskan berbagai kendala yang sebelumnya terjadi terkait distribusi BBM bersubsidi maupun gangguan pasokan listrik di Jawa Timur telah ditangani sehingga pelayanan kini kembali normal.
Ia mengatakan, "Alhamdulillah semuanya dapat diatasi dengan baik oleh mitra kerja kami. Harapannya tentu kendala-kendala yang pernah terjadi di Jawa Timur tidak terulang kembali."
Pengawasan Distribusi dan Keandalan Listrik Diperkuat
Komisi XII DPR RI juga mengapresiasi langkah PLN memperluas rasio elektrifikasi melalui program bantuan pemasangan listrik gratis dan pembangunan jaringan listrik hingga menjangkau desa serta dusun yang masih membutuhkan akses energi.
Meitri mengungkapkan, "Program-program PLN, termasuk bantuan pemasangan listrik tanpa biaya, diharapkan dapat membantu masyarakat, terutama di daerah-daerah terpencil yang hingga kini masih membutuhkan akses penerangan listrik."
Ia menambahkan Komisi XII menerima paparan BPH Migas mengenai evaluasi pengawasan distribusi BBM bersubsidi, termasuk penerapan sistem barcode untuk memastikan subsidi energi tepat sasaran dan mencegah antrean maupun kelangkaan BBM.
Meitri menegaskan, "Kami mendengar langsung paparan BPH Migas bahwa evaluasi sudah dilakukan di lapangan dan mereka menjamin persoalan antrean maupun distribusi BBM bersubsidi tidak akan kembali mengalami kendala yang sama."
Sementara itu, Direktur Utama PT Nusantara Power Ruly Firmansyah menjelaskan sistem kelistrikan di Jawa Timur didukung pusat kendali yang beroperasi selama 24 jam, personel siaga, serta peralatan cadangan untuk menjaga keandalan pasokan listrik di berbagai objek vital dan fasilitas strategis.
- Penulis :
- Aditya Yohan
