Pantau - Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait mengingatkan para pengembang perumahan untuk menjaga kepercayaan masyarakat dengan membangun rumah berkualitas sesuai ketentuan, sekaligus menegaskan pemerintah akan memberikan dukungan kepada pengembang yang patuh dan sanksi bagi yang melanggar aturan.
Pemerintah Tegaskan Dukungan dan Sanksi bagi Pengembang
Maruarar mengatakan pemerintah akan bersikap adil terhadap seluruh pengembang yang berkomitmen menyediakan hunian berkualitas bagi masyarakat.
“Saya sebagai menteri akan bersikap adil kepada para pengembang. Saya berharap tidak perlu lagi ada pengembang yang saya tegur maupun saya beri sanksi. Kalau memiliki inovasi yang baik, tentu pemerintah akan mendukung,” ungkap Maruarar.
Ia menjelaskan pemerintah terus menghadirkan berbagai kebijakan yang berpihak kepada masyarakat sekaligus menciptakan iklim usaha yang sehat bagi industri perumahan.
Berbagai kemudahan tersebut meliputi pembebasan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB), Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR), pemberian sertifikat rumah secara gratis, serta penyederhanaan persyaratan pembiayaan kepemilikan rumah.
Program FLPP Didorong Percepat Kepemilikan Rumah
Maruarar juga mengajak para pengembang di Jawa Timur untuk terus mendukung penyediaan rumah subsidi melalui skema Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP).
Ia meminta masyarakat memanfaatkan program rumah subsidi FLPP agar backlog kepemilikan rumah dapat terus ditekan.
Maruarar menegaskan pemerintah telah memastikan bunga FLPP tetap sebesar 5 persen hingga akhir tenor yang dapat diperpanjang sampai 40 tahun dengan uang muka mulai dari 1 persen dari harga rumah.
Pemerintah berharap kolaborasi yang semakin erat dengan asosiasi pengembang, transformasi digital, kepatuhan terhadap regulasi, dan inovasi di sektor properti dapat memperkuat ekosistem perumahan nasional sekaligus mendukung pertumbuhan ekonomi dan keberhasilan Program 3 Juta Rumah.
- Penulis :
- Aditya Yohan
