Pantau - Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Bima Arya Sugiarto menegaskan pengendalian inflasi menjadi faktor penting dalam mendorong pertumbuhan ekonomi nasional karena berdampak pada peningkatan konsumsi, produksi, penciptaan lapangan kerja, hingga mendukung target pertumbuhan ekonomi sebesar delapan persen.
Pengendalian Inflasi Dinilai Berdampak Luas
Bima Arya menyampaikan hal tersebut saat memberikan sambutan pada Gerakan Pengendalian Inflasi dan Pangan Sejahtera (GPIPS) Wilayah Bali-Nusra 2026 di Subak Jatiluwih, Kabupaten Tabanan, Bali, Senin (27/7/2026).
"Kalau kita berhasil mengelola inflasi maka spillover efeknya banyak. Mendorong konsumsi, menstimulasi produksi, membuka lapangan pekerjaan, dan sesuai dengan target Bapak Presiden 8 persen of economic growth," ungkapnya.
Ia mengatakan Kemendagri terus mengawal upaya pengendalian inflasi melalui Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi yang rutin digelar sejak Oktober 2022 sebagai bentuk komitmen menjaga stabilitas harga.
Pemda Diminta Perkuat Sinergi Ketahanan Pangan
Bima mendorong pemerintah daerah memperkuat sinergi dalam pengendalian inflasi dan ketahanan pangan, terutama di wilayah Bali, Nusa Tenggara Barat, dan Nusa Tenggara Timur yang menghadapi tantangan konektivitas antarpulau serta tingginya biaya logistik.
"Potensinya besar, tapi persoalannya adalah konektivitas antarpulau tadi. Biaya logistik ini sangat memengaruhi di sini. Distribusi pentingnya sama, krusialnya sama dengan produksi. Kalau di sini produksi dan distribusi sama-sama challenging atau menantang," katanya.
Menurut Bima, aktivitas pariwisata, kebutuhan saat hari besar keagamaan, serta kondisi cuaca juga memengaruhi dinamika inflasi di kawasan tersebut.
Ia menyampaikan tiga agenda utama yang perlu menjadi perhatian kepala daerah, yakni memperkuat kerja sama antardaerah untuk menjamin distribusi pangan, mengoptimalkan teknologi informasi guna memantau harga secara real time, serta mengoordinasikan perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B) dalam rencana tata ruang wilayah.
"Jadi apa yang kami sampaikan ini menggambarkan betapa pengendalian inflasi menyangkut semua aspek dari hulu ke hilir. Melibatkan semua, enggak hanya kepala daerah saja. Butuh bantuan Bank Indonesia, butuh juga intervensi dari Bulog, butuh juga penguatan tata kelola dari Kementerian Perdagangan. Dan tentu leadership kepala daerah dalam hal ini menentukan," ujarnya.
- Penulis :
- Aditya Yohan
