Pantau - Pemerintah Provinsi DKI Jakarta melibatkan Badan Pusat Statistik (BPS), kalangan akademisi, lembaga penelitian, dan organisasi masyarakat sipil dalam penyusunan Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) 2026 guna menghasilkan penilaian yang transparan dan menjadi dasar pengambilan kebijakan.
Penyusunan IDI 2026 dilakukan melalui forum Focus Group Discussion (FGD) yang digelar di Jakarta, Selasa (4/8), dengan melibatkan berbagai pemangku kepentingan lintas lembaga.
Targetkan Skor IDI Meningkat
Kepala Bidang Politik Dalam Negeri dan Organisasi Kemasyarakatan Badan Kesbangpol DKI Jakarta Tri Kurnia Prihatono mengatakan IDI merupakan parameter yang telah disepakati untuk mengukur perkembangan demokrasi di seluruh provinsi di Indonesia.
Ia mengungkapkan, "IDI merupakan alat yang telah disepakati bersama sebagai parameter tingkat perkembangan demokrasi di seluruh provinsi di Indonesia. Data yang dihasilkan nantinya dapat dijadikan dasar kuat pengambilan keputusan."
Tri menyebut DKI Jakarta pernah mencatat skor IDI tertinggi secara nasional selama lima tahun berturut-turut pada 2017 hingga 2021 dengan nilai antara 82,08 hingga 84,73.
Meski posisi DKI Jakarta turun dari peringkat kedua pada 2023 menjadi peringkat kelima pada 2024 dan kedelapan pada 2025, skor IDI masih berada pada kategori tinggi dan di atas rata-rata nasional.
Melalui penyusunan IDI 2026, Pemprov DKI menargetkan skor meningkat menjadi 85,78.
Dorong Keterbukaan Informasi dan Edukasi Demokrasi
Sementara itu, Kepala BPS Provinsi DKI Jakarta Kadarmanto menilai peningkatan kualitas demokrasi perlu didukung melalui penguatan keterbukaan informasi publik, peninjauan kebijakan terkait penyampaian pendapat di muka umum, serta pendidikan demokrasi yang menjangkau berbagai lapisan masyarakat.
Ia mengatakan, "Ini bertujuan agar setiap kelompok memahami hak, kewajiban, dan perannya dalam kehidupan demokratis sehingga kualitas demokrasi semakin kuat."
Menurutnya, edukasi demokrasi perlu diberikan kepada pelajar, komunitas lokal, pemilih pemula, organisasi kemasyarakatan, dan kelompok masyarakat lainnya agar partisipasi publik dalam kehidupan demokratis semakin meningkat.
- Penulis :
- Aditya Yohan
