Pantau - Wakil Ketua Komisi I DPR RI Dave Laksono menilai jabatan Wakil Menteri Pertahanan tidak harus diisi figur berlatar belakang militer karena kompetensi, pengalaman, pemahaman isu strategis pertahanan, dan kemampuan koordinasi menjadi faktor utama dalam menentukan sosok yang layak menduduki posisi tersebut.
Pernyataan Dave merespons mencuatnya nama Norman Joesoef, pengusaha yang berkecimpung di sektor industri pertahanan, sebagai salah satu sosok yang disebut untuk mengisi posisi Wakil Menteri Pertahanan.
Hingga Minggu (9/8/2026), belum ada keputusan resmi mengenai siapa yang akan dipercaya Presiden Prabowo Subianto untuk mengisi jabatan tersebut.
"Apabila nantinya posisi tersebut diisi oleh sosok dari kalangan nonmiliter, saya kira hal itu tidak perlu dipandang sebagai sesuatu yang otomatis menimbulkan gesekan dengan TNI," kata Dave dalam keterangan yang dikutip Parlementaria di Jakarta, Minggu (9/8/2026).
Dave mengatakan sinergi tetap dapat berjalan secara profesional selama pembagian tugas dan kewenangan jelas, komunikasi terjalin dengan baik, serta seluruh pihak bekerja dalam kerangka kebijakan pertahanan yang sama.
"Yang utama adalah menjaga soliditas dan menempatkan kepentingan pertahanan negara di atas kepentingan lainnya," sambung Dave.
Menurutnya, latar belakang profesi tidak seharusnya menjadi satu-satunya ukuran dalam menentukan figur yang layak menjadi Wakil Menteri Pertahanan.
"Menurut saya, latar belakang militer maupun nonmiliter tidak seharusnya menjadi satu-satunya ukuran. Posisi Wakil Menteri Pertahanan membutuhkan kompetensi, pengalaman, pemahaman terhadap isu strategis pertahanan, serta kemampuan membangun koordinasi yang baik," ujarnya.
"Dengan kapasitas tersebut, seorang Wamenhan dapat menjalankan tugasnya secara efektif dan memberikan dukungan yang optimal kepada Menteri Pertahanan, terlepas dari latar belakang profesinya," tambah Dave.
Dave mengingatkan keputusan mengenai sosok yang akan mengisi jabatan Wakil Menteri Pertahanan sepenuhnya merupakan kewenangan Presiden Prabowo Subianto.
Ia meminta publik menunggu keputusan resmi dan tidak mendahului proses penentuan figur yang masih berlangsung.
"Terkait wacana pengisian posisi Wakil Menteri Pertahanan, menurut saya, hal tersebut merupakan bagian dari kewenangan Presiden dalam menentukan susunan dan kebutuhan kabinet," ungkapnya.
"Karena itu, kita perlu menunggu keputusan resmi dan tidak mendahului proses yang masih berjalan. Yang terpenting, siapa pun yang nantinya dipercaya harus memiliki kapasitas untuk menjawab kebutuhan organisasi dan memperkuat pelaksanaan kebijakan pertahanan nasional," pungkasnya.
- Penulis :
- Aditya Yohan
