Pantau - Anggota Komisi VIII DPR RI Wibowo Prasetyo meminta pemerintah dan pemangku kepentingan mencari ruang efisiensi terlebih dahulu apabila terjadi kenaikan komponen biaya penyelenggaraan ibadah haji agar peningkatan biaya tidak langsung dibebankan kepada jemaah.
Wibowo menyampaikan hal tersebut dalam kegiatan Diseminasi Pengelolaan dan Pengawasan Keuangan Haji di Kabupaten Purworejo, Jawa Tengah, Sabtu (8/8/2026).
Menurut Wibowo, penyelenggaraan ibadah haji menghadapi tantangan pembiayaan yang semakin kompleks akibat sejumlah faktor, termasuk fluktuasi harga akomodasi, transportasi, konsumsi di Arab Saudi, serta dinamika nilai tukar.
Namun, ia menilai kondisi tersebut tidak dapat serta-merta dijadikan alasan untuk menaikkan Biaya Perjalanan Ibadah Haji (Bipih) yang harus ditanggung jemaah.
"Kita memahami ada banyak komponen biaya yang tidak sepenuhnya dapat kita kendalikan. Tetapi ketika biaya meningkat, jawabannya tidak boleh selalu menaikkan beban yang harus dibayar jemaah. Harus dicari dulu ruang efisiensi tanpa menurunkan kualitas pelayanan," ujar Wibowo dalam rilis yang diterima Parlementaria, Senin (10/8/2026).
Skema Pembiayaan Haji Diminta Dikaji Transparan
Wibowo turut menyoroti wacana perubahan komposisi pembiayaan haji menjadi 60 persen bersumber dari nilai manfaat dan 40 persen ditanggung jemaah.
Ia meminta skema tersebut dikaji secara mendalam dan transparan dengan tetap memperhatikan kesehatan serta keberlanjutan keuangan haji.
Menurutnya, aspek keberlanjutan perlu diperhitungkan karena masih terdapat jutaan calon jemaah yang berada dalam antrean untuk menjalankan ibadah haji.
"Kalau nilai manfaat bisa dioptimalkan sehingga beban jemaah lebih ringan, tentu kita menyambut baik. Tetapi hitungannya harus jelas. Jangan sampai kebijakan yang terasa ringan sekarang justru menimbulkan persoalan bagi calon jemaah pada masa mendatang," ujar legislator dari Daerah Pemilihan Jawa Tengah VI tersebut.
Komisi VIII Akan Awasi Struktur Biaya Haji
Wibowo menegaskan Komisi VIII DPR RI akan terus mengawal dan mengawasi setiap opsi perubahan struktur biaya penyelenggaraan ibadah haji.
Pengawasan tersebut diperlukan agar kebijakan pembiayaan yang ditetapkan tetap mempertimbangkan kemampuan jemaah sekaligus menjamin keberlanjutan pengelolaan keuangan haji.
Kegiatan di Purworejo tersebut turut dihadiri Anggota Komite Investasi dan Penempatan Pengelola Keuangan Haji Reza Syam Pratama serta Kepala Kantor Kementerian Haji dan Umrah Kabupaten Purworejo H. Herman.
- Penulis :
- Aditya Yohan
