Pantau - Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KPPPA) mendorong kolaborasi lintas sektor untuk membangun sistem pelayanan terpadu bagi perempuan dan anak korban kekerasan dengan DKI Jakarta sebagai lokasi percontohan.
Wakil Menteri PPPA Veronica Tan mengatakan penanganan korban kekerasan melibatkan sejumlah instansi sehingga membutuhkan kebijakan dan sistem yang saling terintegrasi.
"Jika seorang perempuan atau anak menjadi korban kekerasan, ia tidak hanya berkaitan dengan satu pintu, tetapi berkaitan dengan kepolisian, pelayanan kesehatan, rehabilitasi sosial, dan perlindungan saksi. Selama pintu-pintu ini berjalan sendiri, korban menanggung jarak di antaranya. Ini yang menjadi dasar mengapa kita membutuhkan kebijakan dan sistem yang terpadu," kata Veronica di Jakarta, Selasa (11/8/2026).
DKI Jakarta Jadi Lokasi Percontohan
Penguatan layanan terpadu tersebut dilakukan melalui Keputusan Bersama (SKB) tentang Program Percontohan Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu yang ditandatangani pada 4 Juni 2026.
Veronica menyampaikan hal tersebut saat memimpin rapat koordinasi untuk membahas tindak lanjut SKB dengan menetapkan DKI Jakarta sebagai model awal pelayanan terpadu.
Sejak SKB berjalan, tim percepatan secara rutin berkoordinasi dan membahas penanganan kasus satu per satu untuk mengidentifikasi persoalan dalam sistem pelayanan.
Hasil koordinasi menemukan sejumlah persoalan yang perlu diselesaikan bersama, antara lain batas kewenangan antarinstansi, penegakan hukum, rehabilitasi dan reintegrasi sosial, pembiayaan, serta sistem dan data yang belum terintegrasi.
DKI Jakarta dipilih sebagai lokasi awal untuk membangun model pelayanan terpadu yang nantinya dapat menjadi rujukan bagi daerah lain dengan menyesuaikan kesiapan masing-masing wilayah.
Veronica Soroti Hambatan dalam Sistem
Veronica menilai masih ditemukannya hambatan dalam penanganan kasus yang telah menjadi perhatian bersama menunjukkan sistem pelayanan perlu diperkuat.
"Bayangkan bila kasus yang sudah menjadi atensi bersama dan dibahas setiap minggu pun masih ada hambatan dan membutuhkan eskalasi pimpinan. Artinya jelas, yang belum berjalan sebagaimana mestinya adalah sistemnya," kata Veronica.
Rapat koordinasi tersebut turut dihadiri Wakil Menteri Hukum Edward Omar Sharif Hiariej, Wakil Menteri Dalam Negeri Bima Arya, Wakil Menteri Komunikasi dan Digital Angga Raka Prabowo, serta Wakil Menteri Kesehatan Dante Saksono.
- Penulis :
- Aditya Yohan
