Pantau - Wakil Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Otto Hasibuan menyebut tantangan utama reformasi kepolisian adalah memastikan nilai-nilai perubahan dapat diterapkan secara konsisten dan berkelanjutan dalam kehidupan organisasi Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri).
Pernyataan tersebut disampaikan Otto saat menerima audiensi Badan Eksekutif Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Diponegoro (BEM FH Undip) di Jakarta pada Senin, 10 Agustus 2026.
Reformasi Polri Tak Hanya Menyangkut Regulasi dan Struktur
Otto menjelaskan reformasi kepolisian tidak hanya berkaitan dengan perubahan regulasi ataupun struktur kelembagaan, tetapi juga menyangkut perubahan kultur di dalam institusi Polri.
Menurut Otto, reformasi kultural membutuhkan waktu, konsistensi, komitmen, serta penerapan yang berkesinambungan sehingga prosesnya lebih kompleks dibandingkan perubahan struktural.
Otto menekankan kultur baru di institusi kepolisian harus benar-benar diterapkan secara konsisten dalam pelaksanaan tugas sehari-hari.
"Bagaimana kultur ini bisa ditegakkan dan dilaksanakan secara konsisten, terus-menerus," kata Otto.
Pemerintah, menurut Otto, menyambut baik berbagai masukan dan pandangan mahasiswa mengenai reformasi kepolisian sebagai bagian dari proses evaluasi dan penyempurnaan kebijakan publik.
Otto juga menyampaikan apresiasi atas perhatian mahasiswa terhadap berbagai persoalan hukum dan reformasi institusi kepolisian.
Dalam audiensi tersebut, Otto turut menceritakan perubahan perspektif yang dialaminya setelah berada di pemerintahan dibandingkan ketika masih berprofesi sebagai advokat.
"Bernegara ternyata tidak mudah. Saat saya menjadi advokat, saya memiliki suara yang sama dengan kalian. Ini juga hal yang saya sampaikan kepada tim reformasi Polri," ujarnya.
Otto menyatakan akan terus berupaya agar berbagai masukan yang disampaikan dapat menghasilkan perubahan serta berharap kepolisian menjalankannya secara arif dan bijaksana.
BEM FH Undip Soroti Paradigma Polri dan Supremasi Sipil
Audiensi tersebut secara khusus membahas kajian mahasiswa mengenai reformasi Polri, termasuk Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2026 tentang Kepolisian.
Ketua BEM FH Undip Ilman Nurfathan bersama jajaran menyampaikan sejumlah pandangan mengenai arah reformasi kepolisian serta aspek yang dinilai perlu mendapatkan perhatian dalam pelaksanaannya.
Salah satu isu yang menjadi perhatian mahasiswa adalah perubahan paradigma dalam pelaksanaan tugas kepolisian.
BEM FH Undip berpandangan terdapat kecenderungan pergeseran pendekatan Polri dari paradigma preventif menuju pendekatan yang semakin represif.
Mahasiswa juga menyoroti pentingnya menjaga supremasi sipil dalam pelaksanaan reformasi kepolisian.
Selain itu, BEM FH Undip menekankan pentingnya memastikan proses regenerasi di tubuh Polri berlangsung sesuai dengan prinsip demokrasi dan negara hukum.
Sebagai tindak lanjut audiensi, berbagai masukan BEM FH Undip akan dikoordinasikan dengan kementerian dan lembaga terkait serta menjadi bahan pertimbangan dalam pembahasan kebijakan reformasi kepolisian ke depan.
- Penulis :
- Arian Mesa
