Pantau - Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) mendorong pembenahan persoalan sektor riil dari hulu untuk memperkuat ketahanan ekonomi nasional, menjaga investasi, dan mencegah pemutusan hubungan kerja (PHK).
Ketua Umum Apindo Shinta W. Kamdani menilai penanganan persoalan ketenagakerjaan tidak cukup dilakukan ketika dampaknya sudah muncul di sektor hilir.
"Jika kita sungguh ingin mencegah PHK (pemutusan hubungan kerja), kita tidak boleh hanya sibuk berdebat di hilir. Kita harus berani memperbaiki permasalahan hulunya," kata Shinta dalam keterangan yang terkonfirmasi di Jakarta, Kamis (13/8/2026).
Dunia Usaha Menghadapi Persoalan Struktural
Shinta mengatakan perubahan kebijakan perdagangan, disrupsi rantai pasok, serta volatilitas energi dan komoditas menjadi tantangan bagi perekonomian di tengah terpecahnya dunia ke dalam berbagai blok ekonomi dan politik.
Menurut dia, dunia usaha nasional perlu terus meningkatkan kemampuan beradaptasi dan menjaga daya saing menghadapi perubahan lanskap ekonomi global.
Pada saat bersamaan, pelaku usaha di dalam negeri masih menghadapi tingginya biaya produksi, kesulitan memperoleh bahan baku, mahalnya logistik dan energi, birokrasi dan regulasi yang belum sepenuhnya efisien, persoalan produktivitas tenaga kerja, serta perubahan pasar.
Apindo menilai respons terhadap kondisi tersebut harus menyelesaikan akar persoalan yang memengaruhi investasi, produksi, dan penciptaan lapangan kerja, bukan hanya berupa kebijakan jangka pendek.
"Setiap hambatan berusaha yang tidak terselesaikan akan memutus multiplier effect yang seharusnya dapat menciptakan investasi, menggerakkan produksi, dan membuka lapangan kerja. Karena itulah PHK sesungguhnya hanyalah ujung dari persoalan yang telah lama bermula dari isu di hulunya," ujar Shinta dalam Rapat Kerja dan Konsultasi Nasional (Rakerkonas) Apindo XXXV 2026 di Makassar.
Pemerintah Memperkuat Iklim Investasi
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto dalam Rakerkonas Apindo XXXV 2026 menyatakan fundamental ekonomi Indonesia tetap kuat di tengah berbagai gejolak global.
Stabilitas inflasi, optimisme sektor manufaktur, pertumbuhan kredit dan investasi, serta penguatan ekonomi digital disebut menjadi modal untuk mempertahankan momentum pertumbuhan.
Pemerintah juga terus memperkuat iklim investasi melalui deregulasi, pengembangan kawasan ekonomi khusus, transisi energi, dan kemitraan strategis dengan dunia usaha untuk meningkatkan daya saing Indonesia di tingkat global.
Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan turut menekankan bahwa swasembada pangan merupakan fondasi utama kedaulatan bangsa.
Pemerintah mempercepat reformasi regulasi untuk meningkatkan produktivitas pertanian, memperkuat kesejahteraan petani dan nelayan, serta membangun desa sebagai pusat produksi yang terintegrasi dengan pembiayaan, hilirisasi, dan infrastruktur pendukung.
- Penulis :
- Aditya Yohan
