Pantau - Kepala Badan Komunikasi Pemerintah (Bakom) Muhammad Qodari mengatakan digitalisasi perlindungan sosial (Perlinsos) berpotensi meningkatkan ketepatan sasaran bantuan sosial sekaligus menghasilkan efisiensi anggaran pemerintah hingga Rp200 triliun.
Qodari menjelaskan Perlinsos digital mengintegrasikan data dari berbagai kementerian dan lembaga untuk mempercepat pendaftaran serta verifikasi calon penerima bantuan sosial.
Verifikasi 200 Hari Dipangkas Menjadi Lima Menit
Dalam konferensi pers Update Program Prioritas di Auditorium Bakom, Jakarta, Qodari mengatakan proses verifikasi yang dilakukan secara manual dapat membutuhkan waktu hingga 200 hari.
Melalui uji coba Perlinsos digital, proses tersebut dapat diselesaikan hanya dalam waktu sekitar lima menit.
"Kalau satu-satu manual 200 hari, setengah tahun lebih ya. Nah, dengan uji coba ini dapat dilakukan dalam waktu sekitar lima menit saja," kata Qodari.
Qodari menjelaskan sistem Perlinsos digital menggunakan data dari delapan kementerian dan lembaga sebagai filter untuk menentukan kelayakan penerima bantuan.
Data tersebut antara lain mencakup kepemilikan tanah, penggunaan listrik, kondisi rumah, usia, kepemilikan kendaraan, status kepegawaian, hingga besaran upah calon penerima bantuan.
Berbagai informasi itu kemudian dicocokkan dengan data desil yang selama ini menjadi salah satu indikator dalam menentukan kelayakan seseorang menerima bantuan sosial.
Menurut Qodari, integrasi tersebut juga dapat mengurangi beban pemerintah daerah dalam melakukan pendataan masyarakat secara manual.
Ia mencontohkan uji coba di Surabaya yang membuat aparat pemerintahan mulai dari tingkat RT, RW, kelurahan, hingga kecamatan memiliki basis data yang lebih terintegrasi.
Dengan sistem tersebut, pemerintah daerah tidak lagi sepenuhnya bergantung pada pendataan manual karena data yang telah terintegrasi dapat digunakan sebagai dasar untuk memverifikasi calon penerima bantuan.
Efisiensi Anggaran Berpotensi Capai Rp200 Triliun
Qodari mengatakan efisiensi birokrasi melalui digitalisasi Perlinsos juga berpotensi menghasilkan penghematan anggaran pemerintah dalam jumlah besar.
Penerapan prinsip Digital Public Infrastructure (DPI) dan penggunaan filter data yang lebih baik dalam Program Keluarga Harapan (PKH) serta Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) dinilai berpotensi menghemat anggaran hingga puluhan triliun rupiah.
Apabila sistem tersebut diperluas ke berbagai program perlindungan sosial lainnya, potensi efisiensi anggaran diperkirakan mencapai Rp127 triliun hingga Rp200 triliun.
"Potensi efisiensi diperkirakan mencapai Rp127 hingga Rp200 triliun, mengacu pada proyeksi Dewan Ekonomi Nasional pada tahun 2024," kata Qodari.
Menurut Qodari, potensi penghematan tersebut sejalan dengan upaya pemerintah memastikan setiap anggaran negara digunakan secara efektif sehingga manfaatnya semakin dirasakan masyarakat.
Data Terintegrasi Jadi Dasar Kebijakan
Digitalisasi Perlinsos diharapkan tidak hanya mempercepat administrasi dan menghasilkan efisiensi anggaran, tetapi juga meningkatkan kualitas pengambilan kebijakan pemerintah.
Data yang saling terhubung antarinstansi memungkinkan pemerintah memperoleh gambaran lebih utuh mengenai kondisi masyarakat.
Informasi yang lebih lengkap tersebut selanjutnya dapat menjadi dasar bagi pemerintah sebelum menetapkan berbagai kebijakan perlindungan sosial.
- Penulis :
- Arian Mesa
