Pantau - Badan Pengusahaan (BP) Batam bersama Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) memperkuat kerja sama pengamanan menyusul perluasan wilayah kerja BP Batam dari delapan menjadi 22 pulau.
Penguatan kerja sama tersebut secara resmi ditandai dengan penandatanganan nota kesepahaman atau MoU antara BP Batam dan Mabes Polri.
Kepala BP Batam Amsakar Achmad mengatakan kerja sama tersebut merupakan perpanjangan dari nota kesepahaman yang telah terjalin sebelumnya, terutama terkait pengamanan wilayah kerja.
"Hari ini kami lakukan perpanjangan dari nota kesepahaman yang pernah ada sebelumnya soal hubungan kerja dua lembaga, terutama soal pengamanan wilayah kerja yang bertambah dari delapan pulau menjadi 22," ujar Amsakar di Batam, Jumat.
Wilayah Kerja BP Batam Bertambah Menjadi 152 Ribu Hektare
Amsakar menjelaskan wilayah kerja BP Batam setelah diperluas menjadi 22 pulau memiliki luas sekitar 152 ribu hektare, meningkat dari sebelumnya sekitar 71.500 hektare.
Perluasan wilayah tersebut mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam.
Bertambahnya cakupan wilayah membuat tugas pokok, fungsi, serta ranah kewenangan BP Batam ikut meningkat.
BP Batam menilai perluasan kewenangan tersebut juga berpotensi meningkatkan eskalasi berbagai persoalan yang harus ditangani di wilayah kerjanya.
"Sebagai konsekuensi dari perluasan tugas pokok dan fungsi serta ranah kewenangan BP Batam, eskalasi pasti akan semakin tinggi. Oleh karena itu komitmen kerja sama antara BP Batam dan Polri ini menjadi sesuatu yang urgen," katanya.
Pengamanan dinilai semakin penting untuk menjaga kondusivitas Batam karena kawasan tersebut memiliki posisi geografis strategis sekaligus menjadi salah satu tujuan investasi.
Polri Perkuat Pertukaran Data hingga Pencegahan Konflik
Selain pengamanan wilayah, kerja sama BP Batam dan Polri mencakup pertukaran data serta informasi untuk mendukung pelaksanaan tugas kedua lembaga di lapangan.
Implementasi nota kesepahaman tersebut juga meliputi pencegahan konflik sosial, peningkatan kapasitas sumber daya manusia, serta penguatan koordinasi dalam merespons berbagai potensi gangguan.
Astamaops Kapolri Komjen Pol Muhammad Fadil Imran mengatakan keamanan diperlukan untuk memberikan kepastian kepada masyarakat, dunia usaha, dan pemerintah.
"Keamanan bukan sekadar menjaga agar tidak terjadi gangguan, tetapi keamanan harus memberikan kepastian bagi masyarakat untuk beraktivitas, dunia usaha untuk berinvestasi, dan pemerintah untuk terus melanjutkan pembangunan," ujarnya.
Polri juga akan berkoordinasi dengan Polda Kepulauan Riau untuk mengidentifikasi berbagai persoalan yang muncul di wilayah kerja BP Batam agar dapat ditangani dengan target yang jelas.
"Nanti pak Kapolda Kepri melalui perjanjian kerja sama ini akan mengidentifikasi permasalahan yang ada. Kami berharap masalah itu ada targetnya sehingga bisa langsung di atasi," kata Fadil.
Polri menegaskan ingin mengambil peran sebagai mitra pembangunan, bukan hanya menjalankan fungsi pengamanan di kawasan Batam.
Melalui penguatan kerja sama tersebut, BP Batam dan Polri berupaya menjaga keamanan agar aktivitas masyarakat dan pembangunan tetap berjalan serta memberikan kepastian bagi dunia usaha untuk berinvestasi.
Pengamanan wilayah yang semakin luas juga diharapkan mendukung pertumbuhan ekonomi dan memastikan manfaat pembangunan dapat dirasakan masyarakat.
- Penulis :
- Leon Weldrick
