Pantau - Menteri Hak Asasi Manusia (HAM) Natalius Pigai mengusulkan Komando Pengendalian Tanggap Darurat dipindahkan dari Kupang ke Pulau Flores, Nusa Tenggara Timur (NTT), agar koordinasi penanganan bencana dan penyaluran bantuan kepada masyarakat terdampak dapat berlangsung lebih cepat.
Pigai menilai pusat komando perlu berada lebih dekat dengan kawasan terdampak karena jarak antara Kupang dan sejumlah wilayah bencana di Pulau Flores cukup jauh.
"Saya menyampaikan kepada Gubernur NTT supaya Komando Pengendalian Tanggap Darurat dipusatkan di wilayah bencana di Pulau Flores, bukan di Kupang karena jaraknya jauh. Pak Gubernur cepat merespons usulan tersebut," ungkap Pigai.
Pigai Minta Kebutuhan Pangan Masyarakat Dipastikan
Selain memperpendek rantai koordinasi, Pigai meminta pemerintah memastikan kebutuhan mendesak masyarakat, terutama bahan pangan, tetap tersedia selama masa tanggap darurat.
Menurut Pigai, pemerintah dapat menggunakan mekanisme pembayaran yang diselesaikan setelah kondisi darurat berhasil ditangani untuk memastikan kebutuhan pangan masyarakat tetap terpenuhi.
Pemenuhan kebutuhan masyarakat tersebut perlu berjalan beriringan dengan pengerahan bantuan logistik dari pemerintah pusat.
Bantuan logistik antara lain dikirim menggunakan pesawat Hercules milik TNI Angkatan Udara untuk menjangkau berbagai wilayah yang membutuhkan bantuan.
Presiden juga telah menginstruksikan sejumlah menteri terlibat langsung dan berada di lokasi selama masa tanggap darurat guna memastikan penanganan bencana berlangsung cepat serta kebutuhan masyarakat terpenuhi.
Kementerian HAM Terjunkan 11 Pejabat
Kementerian HAM turut mendukung penanganan bencana di NTT sejak masa tanggap darurat hingga tahap rehabilitasi dan rekonstruksi.
Pigai menyebut Kementerian HAM telah menerjunkan 11 pejabat untuk membantu penanganan bencana secara langsung di lapangan.
Personel tersebut termasuk staf khusus Kementerian HAM yang merupakan putra asli Manggarai.
Kementerian HAM juga menggalang solidaritas relawan untuk menyalurkan bantuan kepada masyarakat terdampak menggunakan dana mandiri.
Pigai menilai pendekatan kolaboratif juga diperlukan dalam menghadapi kebakaran hutan dan lahan di sejumlah wilayah Sumatera dan Kalimantan yang turut dipengaruhi kondisi iklim dan kekeringan.
Menurut Pigai, Presiden telah meminta seluruh kementerian dan lembaga mengambil peran dalam penanganan berbagai kondisi kebencanaan sesuai kewenangan masing-masing.
Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) tetap menjadi sektor utama atau leading sector dalam manajemen penanggulangan bencana di Indonesia, tetapi kementerian dan lembaga terkait juga diminta menjalankan tanggung jawab secara bersama-sama.
"Manajemen bencana di Indonesia memang leading sector-nya BNPB, tapi sesungguhnya Presiden selalu memerintahkan seluruh kementerian dan lembaga terkait menangani secara tanggung renteng bersama-sama," kata Pigai.
- Penulis :
- Arian Mesa
