
Pantau - Calon Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) KH Abdul Ghaffar Rozin atau Gus Rozin menyatakan menghormati keputusan Muktamar ke-35 NU yang menggunakan mekanisme Ahlul Halli wal Aqdi (AHWA) dalam pemilihan Ketua Umum PBNU.
“Ini merupakan keputusan Muktamar yang harus kita hormati bersama. Saya menyampaikan apresiasi dan rasa hormat kepada seluruh muktamirin yang telah menjalankan proses ini dengan penuh tanggung jawab,” ujar Gus Rozin dalam keterangan yang diterima di Surabaya, Jawa Timur, Minggu (30/8/2026).
Peserta Muktamar ke-35 NU sebelumnya menyetujui perubahan mekanisme pemilihan Ketua Umum PBNU dari sistem one man one vote atau satu orang satu suara menjadi mekanisme AHWA.
Keputusan tersebut diambil melalui pemungutan suara setelah pembahasan di Komisi Organisasi belum mencapai kesepakatan mengenai mekanisme pemilihan Ketua Umum PBNU.
Peserta Muktamar Tetap Menjaring Lima Calon
Gus Rozin menilai perubahan mekanisme pemilihan tidak hanya perlu dilihat dari aspek teknis, tetapi juga dari proses musyawarah yang menghasilkan keputusan tersebut.
“Bagi saya, yang paling penting adalah bagaimana keputusan ini kita terima bersama dan kemudian kita jalankan dengan penuh tanggung jawab,” katanya.
Dalam mekanisme yang disepakati, peserta Muktamar melakukan pemungutan suara untuk memilih paling banyak lima calon Ketua Umum PBNU yang memenuhi persyaratan.
Lima nama dengan perolehan suara terbanyak selanjutnya ditetapkan sebagai calon Ketua Umum PBNU untuk dipilih melalui mekanisme AHWA.
“Cabang dan wilayah tetap memiliki kewenangan untuk ikut menentukan lima nama calon. Jadi, menurut saya, ini bukan mencederai nilai-nilai demokrasi. Ada mekanisme representasi dan musyawarah yang tetap berjalan,” ujar Gus Rozin.
Gus Rozin Ajak Warga NU Jaga Persatuan
Gus Rozin mengajak warga NU tidak lagi mempertajam perbedaan mengenai mekanisme pemilihan setelah keputusan Muktamar ditetapkan.
Menurut Gus Rozin, perbedaan pilihan dan pandangan merupakan hal yang wajar dalam organisasi sebesar NU, tetapi tidak boleh merusak hubungan persaudaraan antarnahdliyin.
Ia menilai Muktamar bukan hanya forum untuk menentukan Ketua Umum PBNU, tetapi juga menjadi momentum silaturahmi dan konsolidasi seluruh elemen NU untuk meneguhkan arah perjuangan organisasi.
“Siapa pun yang nantinya mendapatkan amanah, yang harus kita kedepankan adalah kebesaran NU, kepentingan jamaah dan jamiyyah dan kemaslahatan umat. Kita harus tetap bersama-sama menjaga persatuan dan ukhuwah nahdliyah,” katanya.
- Penulis :
- Gerry Eka




