Pantau - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) mempersiapkan program dan anggaran Tahun Anggaran 2027 untuk mendukung berbagai program kerja prioritas nasional, mulai dari ketahanan pangan hingga sertifikasi tanah bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR).
Sekretaris Jenderal ATR/BPN Dalu Agung Darmawan mengatakan kebijakan pertanahan dan penataan ruang pada 2027 diarahkan untuk memberikan kontribusi nyata terhadap pencapaian prioritas pembangunan nasional sekaligus manfaat langsung bagi masyarakat.
"Kementerian ATR/BPN berkomitmen agar kebijakandaging ayam ras memberikan andil inflasi sebesar 0,17 persen pertanahan dan penataan ruang pada 2027 dapat memberikan kontribusi nyata terhadap pencapaian prioritas pembangunan nasional dan manfaat yang dirasakan langsung oleh masyarakat," ungkap Dalu.
Ketahanan Pangan dan Sertifikasi Tanah MBR Jadi Fokus
Program dan anggaran Kementerian ATR/BPN pada 2027 tidak hanya diarahkan untuk mendukung pembangunan nasional, tetapi juga menjawab berbagai kebutuhan masyarakat.
Salah satu fokus utamanya adalah mendukung ketahanan pangan melalui perlindungan lahan pertanian dan Reforma Agraria.
ATR/BPN juga memberikan perhatian khusus terhadap sertifikasi tanah bagi masyarakat berpenghasilan rendah.
"Untuk Program Kerja Prioritas Nasional, dukungan ATR/BPN mencakup kedaulatan pangan melalui perlindungan lahan pertanian dan Reforma Agraria, hingga secara khusus bagi MBR," kata Dalu.
Selain ketahanan pangan, ATR/BPN akan mendukung upaya pemerintah mewujudkan kemandirian energi dan air serta penyediaan lahan bagi pembangunan fasilitas pendidikan dan kesehatan.
Program 2027 juga diarahkan untuk mendukung penguatan hilirisasi industri dan pengembangan sektor perumahan.
Dalam bidang tata ruang, kementerian akan mendorong penataan ruang yang berbasis pada ketahanan terhadap bencana.
Untuk menjalankan berbagai prioritas tersebut, ATR/BPN akan memanfaatkan instrumen pertanahan dan tata ruang berupa legalisasi aset, pengadaan tanah, penataan ruang, serta redistribusi tanah.
ATR/BPN Percepat Sertifikasi dan Penyelesaian Konflik Pertanahan
Kementerian ATR/BPN juga akan mendukung upaya pemerintah mengurangi tingkat kemiskinan dan memperkuat perekonomian masyarakat melalui redistribusi tanah, legalisasi aset, serta program pemberdayaan masyarakat.
Sejalan dengan program tersebut, ATR/BPN berkomitmen menyelesaikan konflik-konflik pertanahan untuk memberikan kepastian hukum kepada masyarakat.
Kepastian hukum atas tanah dan aset diharapkan membuka ruang yang lebih luas bagi masyarakat untuk mengembangkan aset serta kegiatan ekonominya.
"Melalui percepatan pendaftaran dan sertifikasi tanah, legalisasi aset, serta fasilitasi bersama pemerintah daerah untuk memberikan kepastian hukum dan meningkatkan nilai ekonomi aset masyarakat," ungkap Dalu.
ATR/BPN akan mempercepat pendaftaran dan sertifikasi tanah, melanjutkan legalisasi aset, serta melakukan fasilitasi bersama pemerintah daerah.
Keseluruhan langkah tersebut diarahkan untuk memberikan kepastian hukum atas aset masyarakat sekaligus meningkatkan nilai ekonomi aset yang mereka miliki.
- Penulis :
- Arian Mesa
